Solusi Kemacetan di Jabodetabek Butuh Biaya Rp600 Triliun

JAKARTA - Upaya untuk mengatasi kemacetan serta mendorong peningkatan transportasi massal di Jabodetabek bukanlah perkara mudah dan murah. Untuk memecahkan persoalan tersebut dibutuhkan investasi sekurangnya Rp600 triliun hingga 2029 nanti.

Anggaran tersebut di antaranya dimanfaatkan untuk sejumlah proyek yang tercantum dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) seperti pembangunan Jakarta Elevated Loop Line Railway dan Mass Rapid Transit (MRT) East-West. Adapun waktu pelaksanaan proyek maupun kegiatan dalam RITJ dibagi dalam tiga tahap, yakni 2018-2019, 2020-2024, dan 2025-2029.

Rencana untuk mewujudkan sarana transportasi terpadu ini mendapat dukungan Pemprov DKI Jakarta dan daerah lain. DKI Jakarta, misalnya, siap berkoordinasi dengan daerah lain, termasuk melalui program Jak Lingko yang kini dalam proses pengintegrasian hingga ke permukiman dan ke seluruh moda transporasi yang ada. Proyeksi anggaran Rp600 triliun ini disampaikan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Kebutuhan investasi itu baru mencakup pembangunan dan revitalisasi prasarana serta sarana di sektor perhubungan seperti jalur kereta api (KA) perkotaan dan terminal angkutan darat untuk penumpang dan barang. Adapun untuk pembangunan jalan nasional maupun jalan tol itu kewenangan Kementerian PUPR.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono menuturkan, pematokan anggaran dan program pembangunan berdasar sejumlah target yang menjadi indikator, yakni pergerakan orang pengguna angkutan umum perkotaan harus mencapai 60% dari total pergerakan orang; waktu perjalanan rata-rata di dalam angkutan umum perkotaan adalah 1,5 jam pada waktu sibuk.

Selanjutnya kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak adalah 30 km/jam dengan cakupan layanan angkutan umum mencapai 80% dari panjang jalan dan akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter.

"Kami punya beberapa indikator. Jadi seperti akses jalan kaki ke angkutan umum harus 500 me ter itu adalah jarak psikologis. Kalau lebih dari itu, masyarakat cenderung untuk pindah menggunakan angkutan pribadi," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Direktur Prasarana BPTJ Heru Wisno Wibowo mengakui, kebutuhan investasi Rp600 triliun merupakan nilai yang besar dan tidak mungkin dibiayai seluruhnya oleh pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu BPTJ mendorong munculnya pembiayaan-pembiayaan kreatif dengan melibatkan BUMN maupun pihak swasta.

"Dengan besarnya angka Rp600 triliun ini kami harus mengupayakan pembiayaan kreatif. Baik itu melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) maupun pembiayaan investasi non anggaran (PINA)," ungkap Heru.

Proyek yang menggunakan KPBU di antaranya pembangunan Jakarta Elevated Loop Line Railway dan Mass Rapid Transit (MRT) East-West. "Setiap proyeknya itu sudah di jelaskan kapan dilaksanakan dan kapan ditargetkan selesai serta ada dinyatakan siapa yang bertanggung jawab atas proyek itu. Jadi semua pihak akan mengacu RITJ," sebut Heru.

Pengamat transportasi Darmaningtyas mengatakan konsep RITJ merupakan konsep transportasi yang dijabarkan secara makro meliputi wilayah Jakarta dan daerah penyangga seperti Depok, Bogor, dan Bekasi.

"Saya kira dengan adanya RITJ ini tinggal nanti disesuaikan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat melalui rencana tata ruang dan wilayahnya. Untuk selanjutnya diperkuat melalui kewenangan di dalam peraturan daerah," ucapnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 55 Tahun 2018 tentang RITJ yang telah menandai babak baru dalam penanganan transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek.

Dengan adanya aturan ini kebijakan dan langkah-langkah untuk menata transportasi perkotaan di wilayah Jabodetabek dapat dilakukan dengan terpadu berpedoman pada RITJ ini. Implementasi RITJ sesuai dengan perpres tersebut dimulai dari tahun 2018 hingga 2029 meliputi 3 tahapan, yaitu tahap I tahun 2018-2019, tahap II 2020-2024, dan tahap III 2025-2029.

Di dalam pelaksanaannya setiap pemerintah daerah dan kementerian terkait harus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut strategi dan program yang telah disusun di dalam RITJ.

Dukungan Daerah

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko menyatakan bahwa pada prinsipnya Pemprov DKI siap berkoordinasi dengan daerah lain guna mewujudkan integrasi angkutan umum melalui BPTJ selaku fasilitator. Langkah ini di antaranya melalui program Jak Lingko yang kini sudah dalam proses pengintegrasian hingga ke permukiman.

Rencananya ke depan Jak Lingko juga akan terintegrasi dengan seluruh moda transportasi yang ada. "Jak Lingko itu bukan hanya integrasi fisik, pembayaran, manajemennya pun terintegrasi. Beberapa pembangunan transportasi juga telah di sesuaikan integrasinya," ujar dia.

Respons senada disampaikan Bupati Bogor Nurhayati. Dia berharap, alokasi anggaran yang cukup bisa benar-benar bisa dimanfaatkan untuk membangun transportasi yang terintegrasi dengan beberapa wilayah kota penyangga.

"Saya kira ini bagus dan bakal menjadi solusi percepatan penyelesaian transportasi antar wilayah yang kerap terjadi selama ini," ungkapnya saat dimintai konfirmasi.

Menurutnya transportasi yang memenuhi standar sangat diperlukan masyarakat karena arus keberangkatan masyarakat Kabupaten Bogor menuju Jakarta dan sekitar setiap hari kerja bisa mencapai 1 juta orang.

"Seiring pertumbuhan penduduk yang semakin besar diperlukan model transportasi yang memadai dan berstandar sehingga masyarakat akan pindah menggunakan transportasi umum agar kemacetan tidak sering terjadi setiap harinya," paparnya.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Saripah Sopiah mengatakan pihaknya sudah merancang sejumlah program yang berkaitan dengan rencana induk transportasi Jabodetabek, di antaranya rencana pelebaran jalan hingga pembangunan terminal tipe A.

"Selain pelebaran jalan dan pembangunan terminal tipe A, kami juga bakal menyinergikan Seamless transportasi dengan perumahan bersubsidi dan beberapa Transit Oriented Development (TOD) di Gunung Putri, Susukan, dan lainnya," katanya.

Menurut dia, Seamless transportasi ini akan membangun wilayah perkotaan baru di Parung Panjang, Tenjo dan daerah perbatasan lain dengan Provinsi Banten terutama Kabupaten Maja dan Lebak. "Kami akan meningkatkan kualitas dan membangun jalan baru yang mencapai 55 Km. Sepanjang jalan ini akan terbangun daerah perkotaan baru di bagian barat atau utara Kabupaten Bogor," katanya.