Kader PKS Jadi Cawagub, Pengamat: Tak Pengaruhi Peta Politik di DKI

JAKARTA - Polemik perebutan kursi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta antara Partai Gerindra dan PKS mulai menemukan titik terang. Gerindra mempersilakan PKS untuk mengutus kadernya sebagai calon pengganti Sandiaga Uno.

Menurut pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, masuknya kader PKS ke Balai Kota tidak akan terlalu berpengaruh terhadap peta perpolitikan, khususnya Pilpres 2019 di Jakarta.

“Sebab DPRD masih dikuasai oleh anggota DPRD pendukung pemerintah,” kata Emrus saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Sekedar diketahui, total jumlah kursi partai politik di DPRD DKI periode 2014-2019 sebanyak 106 kursi. Terdiri dari 68 kursi partai pendukung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf dan 38 kursi partai pendukung Prabowo-Sandi.

Selain itu, Emrus mengatakan, situasi politik di DPRD sangat cair sehingga kecil potensi terjadinya pembelahan antara kelompok partai-partai pendukung Prabowo dengan partai-partai pendukung Jokowi.

Alhasil, penguasaan koalisi Gerindra dan PKS di Pemprov DKI Jakarta tidak akan berbanding lurus dengan penguasaan kelompok “kanan” di parlemen ibu kota.

Emrus juga mengkritisi belumclear-nya kesepakatan antara Gerindra dengan PKS dalam pemberian kursi wakil gubernur kepada PKS. “Seharusnya kan kalau sudah diserahkan ke PKS, maka PKS dong yang punya gawe. PKS yang punya keputusan, yang punya otonom, tapi ini tidak,” katanya.

Dia menduga, Gerindra masih memiliki kepentingan untuk memanfaatkan kader-kader PKS yang memiliki kesamaan visi. Gerindra dalam hal ini diduga berkepentingan untuk mengegolkan calon dari faksi PKS yang memiliki visi yang sama.

“Kalau Gerindra ikut dalam fit and proper test, itu sama saja memberi peluang Gerindra untuk menentukan siapa calon dari PKS,” katanya.