alexametrics

Pengelolaan Buruk, Warga Bantar Gebang Akan Datangi Balkot DKI

loading...
Pengelolaan Buruk, Warga Bantar Gebang Akan Datangi Balkot DKI
Alat berat tengah meratakan tumpukan sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
A+ A-
Warga yang tinggal di dekat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi berencana bakal menggeruduk Kantor Balai Kota DKI Jakarta, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, akhir bulan ini. Rencananya, ribuan warga akan mendesak DKI agar mengevaluasi pengelolaan TPST yang dinilai bobrok di dekat permukimannya.

"Kita akan demo Gubernur DKI, pengelolaan TPST Bantar Gebang kami nilai sangat buruk, warga Bantar Gebang sangat kecewa," kata Wandi (48), warga Kampung Cikiwul RT05/04, Kelurahan Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi, Jumat (12/10/2018).

Dalam kesempatan itu, pihaknya akan menyertakan sejumlah dokumen dan surat permohonan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Yang mana Gubernur diminta untuk mengecek persoalan tersebut. Dia menyebut, beberapa janji pengelola TPST sejak diambil alih dari pihak swasta pada Juli 2016 lalu, tidak dilaksanakan dengan baik. Dia mencatat ada 12 poin pemaparan Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang saat itu disampaikan belum dipenuhi. "Pemaparan itu disampaikan saat masa transisi pengelolaan TPST," ungkapnya.

Menurutnya, pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang justru mengalami kemunduran. Dulu yang awalnya menggunakan sistem sanitary landfill atau sampah ditumpuk dengan lapisan tanah, sekarang malah memakai open dumping atau sampah dibuang begitu saja setelah diangkut menggunakan truk.

Dampaknya, kata dia, air licit atau lindi dari tumpukan sampah itu mengalir hingga ke selokan warga. Padahal, dulu air tersebut ditampung dan dikelola terlebih dahulu ke dalam Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS), kemudian dibuang ke saluran warga. "Pengelolaan sampah yang sekarang justru lebih buruk dan kalau didiamkan bakal menjadi bom waktu," tegasnya.

Wandi mengaku, sudah mengkonfirmasi hal itu ke pengelola TPST Bantar Gebang beberapa waktu lalu. Namun mereka berdalih, membutuhkan waktu guna menyelesaikan persoalan tersebut.

"Dulu mereka jawabnya 'akan dan sedang' (bakal dikerjakan), tapi sekarang saat ditanyakan cenderung menutup diri. Apalagi sudah berjalan dua tahun," jelasnya.

Sementara pengelola TPST Bantar Gebang, membantah tudingan warga tentang bobroknya pengelolaan sampah di wilayah setempat. Dari 12 poin yang dikritisi, hampir semuanya telah dilaksanakan DKI Jakarta, namun beberapa poin masuk dalam tahap perencanaan untuk direalisasikan tahun ini.

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantar Gebang pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menyatakan, hanya poin terakhir tentang pemberian empat unit kendaraan operasional untuk kelurahan di kecamatan setempat saja yang belum menemukan titik temu dengan Kota Bekasi. "Poin terakhir yang belum ada titik temu," katanya.

Menurutnya, pada 2017 lalu Kota Bekasi telah mengunjungi gudang kendaraan di Pulomas, Rawamangun, Jakarta Timur atas rekomendasi DKI untuk mengambil empat unit mobil. Namun jenis kendaraan yang ada, tidak sesuai dengan keinginan Kota Bekasi sehingga mobil bantuan itu batal diambil. "Kita adanya mobil jenis minibus, tapi Kota Bekasi minta mobil double cabin," ujarnya.

Asep mengatakan, empat dari 12 poin yang disampaikan warga bakal dilaksanakan tahun ini atas tanggung jawab DKI sebagai pemilik TPST Bantar Gebang. Pertama perbaikan saluran air lindi, kedua penurapan Kali Ciasem sepanjang tiga kilometer, ketiga penyediaan obat-obatan untuk warga sekitar dan terakhir pembangunan sumur artesis.

Untuk sumur artesis, kata dia, DKI telah memberikan dana sebesar Rp25 miliar kepada Kota Bekasi supaya membangun sarana tersebut. "Uangnya sudah kita berikan sejak 2017 lalu. Enggak tahu sampai sekarang belum dibangun, tapi kayaknya tahun ini akan dibangun oleh pemerintah setempat. Kan kita selalu penuhi permintaan warga dan pemerintah," katanya.

Sementara untuk perbaikan saluran lindi, katanya, akan dibangun oleh DKI. Bahkan lembaganya dibantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah merancang Detail Enginering Design (DED) pembangunan saluran air lindi. "Dinas LH Kota Bekasi juga kita undang, agar mereka tahu kita sedang merancang pembangunan saluran air lindi tahun ini," ungkapnya.

Sedangkan penyediaan membran untuk kebutuhan covering landfill, katanya, sudah dilakukan sejak tahun 2017 untuk zona 1. Hingga kini, lembaganya tengah menyiapkan dana untuk membeli membran kembali guna keperluan zona sampah selanjutnya. "Perbaikan kita lakukan secara bertahap, sistem yang kita pakai juga masih sama dengan sebelumnya yakni sanitari landfill," tukasnya.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak