alexametrics

Protes PPDB Online di Pemkot Tangsel, Ibu Hamil Keguguran

loading...
Protes PPDB Online di Pemkot Tangsel, Ibu Hamil Keguguran
Ibu Saidah saat hendak dibawa ke Rumah Sakit menggunakan mobil ambulans di Pemkot Tangsel. Foto/Hasan Kurniawan/KORAN SINDO
A+ A-
TANGERANG SELATAN - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat SMP, di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, gagal dan berlangsung kacau.

Sejak pendaftaran peserta didik baru dibuka, hingga pengumuman hasil seleksi, terjadi kesalahan pada server PPDB Online yang membuat puluhan wali murid sangat dirugikan karena data anaknya hilang.

Seorang ibu yang sedang protes bersama puluhan wali murid lainnya di gedung Pemkot Tangsel, bernama Saidah, bahkan sampai mengalami keguguran kandungan.

"Saya lihat Ibu Saidah terlalu aktif tadi. Dia naik turun tangga Pemkot Tangsel, mencari Wali Kota Airin Rachmi Diany. Tetapi tidak ketemu," kata saksi mata, Dody Wijaya di Pemkot Tangsel, Jumat (13/7/2018).

Diduga karena kecapekan, Saidah jatuh pingsan dan mengalami pendarahan. Para wali murid yang melihatnya pun panik dan Saidah dilarikan ke rumah sakit.

"Sepertinya kecapean. Karena orangnya memang sangat aktif. Dia protes, karena nama anaknya hilang saat pengumuman hasil seleksi digantikan siswa lain yang nilainya lebih rendah," terangnya.

Dody merasakan hal yang sama. Dia protes bersama puluhan orang tua siswa lain, meminta kejelasan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kami ke sini untuk bertemu Airin, tetapi katanya Airin tidak ada. Kami ingin menanyakan masalah anak kami, yang namanya tiba-tiba hilang digantikan siswa lain yang nilainya lebih rendah," jelasnya.

Saidah sendiri sempat mengatakan saat akan dibawa rumah sakit, bahwa dirinya mengalami keguguran karena protes PPDB  di Tangsel yang kacau balau.

Protes PPDB Online di Pemkot Tangsel, Ibu Hamil Keguguran

"Saya keguguran karena menjadi korban pelaksanaan PPDB Online yang kacau balau dari Dinas Pendidikan. Sudah dua hari saya mondar mandir mengurus anak saya, tetapi tidak ada hasilnya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP Kota Tangerang Selatan, Muslim Nur menegaskan, aturan zonasi memiliki tujuan memberikan akses seluas-luasnya kepada warga yang tinggal dekat sekolah.

"Tetapi praktiknya berlainan dan malah menimbulkan kekacauan. Harusnya seleksi zonasi dihapus saja, tapi ketentuan zonasi jangan dihapus. Zonasi bisa diatur di ketentuan umum saja," ungkapnya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak