MRT Lebak Bulus-Bundaran HI Dijadwalkan Uji Coba Juni 2018

JAKARTA - Progres proyek pembangunan transportasi berbasis rel Mass Rapid Transit (MRT) fase I (Lebak Bulus-bundaran HI) mencapai 93%. PT MRT Jakarta berencana melakukan uji coba pada Juni 2018 mendatang.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Syahbandar mengatakan, progres konstruksi pembangunan MRT fase I per 25 April sudah mencapai 93,34%, dengan rincian konstruksi layang 90,45% dan bawah tanah 96,24%. Sedangkan untuk kemajuan Depo MRT Lebak Bulus sudah mencapai 94,22%.

"Untuk progres pekerjaan rolling stock mencapai 81,58%. Uji coba kereta untuk train set 1 dilakukan pada Juni mendatang," kata William Syahbandar di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Kamis (26/4/2018).

William menjelaskan, uji coba trainset 1 di main line pada Agustus dan trainset 2 di main line pada November. Adapun sertifikasi kereta dengan DJKA di mulai pada Desember 2018 mendatang.

Untuk kesiapan operasi dan pemeliharaan per 25 April, lanjut William mencapai 50,86% dengan rincian persiapan institusi 72,93% dan persiapan sumber daya manusia (SDM) 26,95%. Menurutnya, dalam membangun SDM, MRT berstandar internasional.

"Tenaga pemeriksa dan perawatan sudah dilakukan sertifikasi," ungkapnya. Terkait besaran tarif, William masih menunggu penghitungan biaya proyek dan jumlah penumpang yang diperkirakan.
Nantinya, penghitungan tersebut akan dilaporkan ke Pemprov DKI dan kemudian Pemprov akan memutuskan untuk besaran subsidi.
"Belum ada kisaranya. Terakhir tarif komersil si sekitar Rp18.000, itu tanpa subsidi," ungkapnya.

Kepala Bidang Perkretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana meminta agar Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai pihak yang berkewenangan membangun transportasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) segera turun tangan untuk membuat integrasi moda transportasi yang tidak terbatas di fisik saja.

"Di Dukuh Atas sudah terdapat stasiun masing-masing moda transportasi. Ada bus Transjakarta, kereta api, MRT dan ke depan ada LRT Jabodetabek. Itu hanya fisik, sementara integrasi tiket dan sistem informasi belum terlihat," ujarnya.

Selain itu, lanjut Adit, program OK Otrip yang digagas oleh Pemprov DKI itu harus dikenakan dengan moda transportasi lain, baik itu MRT ataupun LRT. Menurutnya, sistem pembayaran Bank Indonesia harus menjembatani dan tidak boleh mengkotak-kotakan meskipun terkendala regulasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan BUMD.

Banyak moda transportasi yang dibangun oleh BUMD dan BUMN di Jakarta. Namun, masyarakat tidak mengerti hal itu. Artinya, apabila terjadi dua sistem pembayaran dan berbeda tarif, masyarakat rasanya sulit untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke angkutan umum.

"Kendala utama bukan sinergi, yang sulit itu regulasi antara BUMN dan BUMD. Keduanya sama-sama mengedepankan keuntungan. Ini harus difasilitasi oleh Bank Indonesia," ucapnya