alexametrics

Simpang Gadog Bisa untuk Kurangi Kemacetan

loading...
Simpang Gadog Bisa untuk Kurangi Kemacetan
Simpang Gadog Bisa untuk Kurangi Kemacetan. (Koran SINDO. Syarif Hidayatullah).
A+ A-
BOGOR - Untuk mengatasi kemacetan di Jalur Puncak mulai dari Simpang Gadog, Ciawi, hingga Cipayung Megamendung, pemerintah akan membangun infrastruktur penghubung kawasan Gadog, tepatnya simpang Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor.

Selain sebagai salah satu solusi mengurai kemacetan, infrastruktur penghubung yang bakal dibangun ini juga untuk mengantisipasi ambruknya jembatan lama akibat beban volume kendaraan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3 Metropolitan ll Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Elsa Putra Friandi mengatakan, pembangunan jembatan baru Gadog akan dimulai akhir Mei 2018.



“Rencana pengerjaan konstruksinya akan dilakukan akhir Mei. Saat ini kita masih menunggu proses lelang,” kata Elsa, kepada KORAN SINDO , beberapa waktu lalu. Elsa pun mengatakan konstruksi jembatan yang melintang di atas Sungai Ciliwung dibangun secara terpisah, tepat di samping jembatan yang sudah ada.

“Alhasil nantinya tepat di kawasan Pasir Angin, Gadog, ada empat lajur dengan (jembatan yang lama),” katanya. Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan program pelebaran ruas jalan di jalur Puncak dinilai belum tentu mampu mengatasi permasalahan kemacetan jangka panjang.

Apalagi, belakangan ini kondisi jalur Puncak yang rawan bencana menjadi hambatan tersendiri dalam proses pelebaran jalan.

“Pelebaran jalur Puncak harus dibarengi dengan pembangunan jalur baru, yakni jalur Puncak II. Selain akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Kabupaten Bogor, jalur Puncak II yang sudah diusulkan sejak 2010 itu juga dapat mengatasi kemacetan di jalur Puncak I,” katanya.

Hanya, pihaknya masih terkendala biaya untuk melanjutkan pembangunan jalur Puncak II ini. “Sebetulnya hanya masalah dana, anggarannya kan dari pusat (APBN), tapi diturunkan ke provinsi,” tuturnya.

Belum lama ini juga kawasan Puncak kembali mendapat sorotan sejumlah kalangan terkait bencana longsor yang menutup akses utama Jalan Raya Puncak- Cipanas dalam waktu tak terpaut lama.

Bahkan, sejumlah pihak memandang maraknya bencana longsor dan meluapnya air Sungai Ciliwung di kawasan Puncak tidak terlepas dari peralihan fungsi lahan hijau di kawasan hulu, yakni Puncak. Menurutnya, sebagian lahan yang beralih fungsi itu telah memiliki izin, baik dari PTPN maupun kementerian.

Hanya, ada beberapa di antaranya yang tidak memiliki izin, terutama bangunan. Saat ini, PTPN VIII tengah berusaha mengembalikan lahan-lahan yang hilang tersebut. “Tujuan pendataan kami sebagai pengembalian fungsi lahan Gunung Mas yang sempat dikuasai penggarap,” ucapnya.

Sementara itu, Budi Burhanudin, salah seorang tokoh masyarakat Puncak, meminta BUMN itu mengambil alih lahan yang dikuasai penggarap. Menurutnya, alih fungsi lahan ini berdampak negatif terhadap lingkungan.

“Perizinan dalam pengelolaan lahan terlalu banyak. Izin penguasaan lahan menjadi puncak kerusakan lingkungan. Ini sudah diperjuangkan sejak dulu. Saya minta perkebunan teh yang telah beralih fungsi dikembalikan ke fungsi awalnya,” paparnya.

Forest Watch Indonesia bersama Konsorsium Penyelamatan Kawasan Puncak yang sempat menggelar pertemuan dua pekan lalu mendesak pemerintah segera bertindak untuk mengembalikan fungsi kawasan lindung Puncak Bogor.

Menurut para penggiat lingkungan ini, deforestasi, pelanggaran tata ruang dan perizinan di kawasan Puncak adalah penyebab terjadinya banjir dan longsor sekitar Bogor-Jakarta. Pengampanye FWI Anggi Putra Prayoga mengungkapkan kawasan Puncak mengalami kerusakan hutan dan lahan yang masif selama puluhan tahun.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak