Atasi Kemacetan, Polda Metro Desak Pemprov DKI Terapkan ERP

JAKARTA - Polda Metro Jaya mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau Elektronik Road Pricing (ERP), menyusul volume kendaraan yang melintas di jalanan Ibu Kota terus meningkat.

Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra mengatakan, saat ini jumlah pergerakan melintas atau mobilitas kendaraan di Jakarta sudah mencapai 20 juta lebih per hari. (Baca: Mobil Masuk Jakarta Diusulkan Bayar, Anies: Saya Pelajari Dulu)

Apabila tidak ada kebijakan baru, tidak menutup kemungkinan mobilitas kendaraan di Ibu Kota tidak bergerak pada dua tahun mendatang. "Kalau bisa ERP dipercepat. Tapi semuanya adalah kewenangan dari Pemprov DKI," ujar Halim, Minggu (25/2018).

Dengan penerapan ERP, Halim yakin dapat mengurangi kemacetan di Jakarta hingga 60%. Untuk mendukung ERP , Ditlantas Polda Metro Jay sudah menyiapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yakni sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalulintas.

Sejauh ini kendala yang dihadapi adalah infrasuktur transportasi yang masih dalam tahap pembangunan. "Kan perlu adanya infrastruktur pendukung dan sekarang masih dibangun, seperti LRT , MRT dan yang lainnya," tegasnya. (Baca juga: Mobil Masuk Jakarta Diusulkan Bayar, Pengamat: Sistemnya Gimana?)