Ganjil Genap di Tol Cikampek, IPW Minta Polisi Hindari Sanksi Tilang

JAKARTA - Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan Kementerian Perhubungan mulai Senin (12/3/2018) pagi ini menerapkan sistem ganjil genap di Tol Bekasi Barat dan Tol Bekasi Timur.

Menanggapi aturan ini, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta kepolisian tidak langsung melakukan penilangan terhadap pengendara yang masuk tol saat jam ganjil genap. Diketahui, aturan ini berlaku untuk kendaraan pribadi sejak pukul 06.00-09.00 setiap hari Senin-Jumat.

"IPW menekankan, Polantas Polri harus profesional, independen dan proporsional, serta tidak ikut ikutan diskriminatif. Polantas Polri jangan mau diperalat oleh Menteri Perhubungan maupun Badan Pengelola Jalan Tol untuk berhadap hadapan dengan masyarakat. Polri bukan algojo Menteri Perhubungan maupun Badan Pengelola Jalan Tol," tegas Neta dalam siaran persnya, Senin (12/3/2018).

Neta menegaskan, Polri adalah pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Artinya, jika ada institusi atau pejabat yang bersikap diskriminatif dalam menerapkan peraturan, seperti Menteri Perhubungan dan Badan Pengelola Jalan Tol, Polri bisa mengingatkan.

"Polri harus bisa mengingatkannya dan menyadarkannya, bukan malah ikut-ikutan bersikap diskriminatif terhadap masyarakat," tegasnya. (Baca: Sistem Ganjil Genap di Tol Cikampek Penghinaan bagi Warga Bekasi)

Dalam melakukan penegakan hukum, lanjut Neta, Polri harus mengacu pada prinsip bahwa semua orang mempunyai martabat dan hak yang sama. Polri harus mampu menjaga kesetaraan dalam hak dan kebebasan tanpa membeda-bedakan yang melintas di Tol Cikampek, apakah itu orang Bekasi atau bukan.

"Sehingga Polri akan senantiasa memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman setara bagi semua anggota masyarakat, terutama pengguna Tol Cikampek," tutupnya. ( Baca: Polda Metro Jaya Prediksi Ganjil Genap di Tol Bekasi Tidak Efektif )