Atasi Kemacetan, Pengamat Nilai Peran Angkutan Umum Masih Kecil

JAKARTA - Tingginya angka kemacetan di Jabodetabek dinilai karena minimnya peran angkutan umum untuk memobilisasi warga ke tempat kerjanya. Untuk mengurai kemacetan agar tidak semakin parah, pemerintah daerah disarankan segera melakukan revitalisasi angkutan umum.

Pengamat Transportasi Universitas Soegijapranata menyebutkan, permasalahan saat ini adalah tingkat kemacetan semakin tinggi, sepeda motor makin dominan, angkutan umum makin menurun.

Peran angkutan umum massal baru mencapai 2-3%, KRL 3-4%. Infrastruktur angkutan massal sangat terbatas, pengadaan bus dan KRL masih belum memenuhi perjalanan. Minimnya pendanaan angkutan umum, khususnya di Kawasan Bodetabek.

Di Jabodetabek sudah tersedia jaringan KRL Jabodetabek dan Bus Transjakarta. Tahun 2012 baru 6 koridor, sekarang sudah 80 koridor termasuk 13 jalur busway.

Tahun 2013, rata-rata 431.886 penumpang per hari. Tahun 2017 sudah meningkat rata-rata 993.992 penumpang per hari. Ada peningkatan 230%.

Menambah kapasitas KRL sudah sulit dilakukan, karena hampir semua rangkaian sudah 8 hingga 12 kereta untuk setiap rangkaian. Menambah frekuensi perjalanan, terhambat perlintasan sebidang dengan jalan raya.

"Memperpanjang jaringan pelayanan KRL hingga Cikarang sudah dilakukan, tapi belum bisa maksimal, karena jalur dwi ganda belum selesai terbangun," ungkapnya ketika dihubungi, Minggu (11/3/2018).

Di sisi lain upaya untuk meningkatkan pengguna angkutan umum sesuai Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 40% (2019) dan 60% (2039) dibangunlah LRT Jabodebek dan LRT Jakarta.

Upaya lain masih bisa dilakukan dengan memperpanjang layanan Bus Transjakarta hingga kawasan Bodetabek. Juga memberikan layanan angkutan umum yang tersedia di seluruh kawasan perumahan di Bodetabek.

Layanan bus hingga seluruh kawasan perumahan bisa dioperasional pada jam sibuk masuk hingga pusat Kota Jakarta. Pada jam tidak sibuk cukup singgah di stasiun KRL terdekat.

Kesalahan masa lalu, jika ada pengembang membangun kawasan perumahan tidak diwajibkan menyediakan rute sarana angkutan umum. Akibatnya penduduk daerah penyangga Jakarta (Bodetabek), rata rata terbesar membawa kendaraan pribadi yang sebagian besar melalui jalan tol.

Jalan non tol sudah tidak sanggup lagi menerima limpahan volume kendaraan yang begitu besar dan cepat tumbuh.

Program ganjil genap di akses gate tol adalah salah satu upaya untuk mengurangi kendaraan pribadi ke Jakarta dan mengalihkan penumpang dengan angkutan umum.

Penerapan ganjil genap tidak hanya di Bekasi tetapi dapat untuk semua akses pintu masuk tol di kawasan yang lain, Tangerang, Bogor dan Depok.

Belajar dari kasus KRL Jabodetabek tahun 2013, ketika mulai ada pembenahan. Banyak pihak menolak, bahkan demo di beberapa stasiun. Namun dengan berjalannya waktu, pelayanan makin bagus, publik akhirnya banyak yang beralih menggunakan KRL.

Target tercapai, kualitas layanan terus ditingkatkan. Kata kuncinya, komitmen yang kuay dari regulator untuk berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum.

"Pilihan revitalisasi angkutan umum di Kawasan Bodetabek mutlak harus segera dilakukan, supaya kemacetan di perkotaan bisa berkurang. Udara makin nyaman, publik makin senang, lalu lintas makin lancar," pungkasnya.