AS Tak Bisa Diandalkan, Jepang Sudah Seharusnya Mengembangkan Senjata Nuklir

TOKYO - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida memuji pembangunan pertahanan terbesar Jepang sejak Perang Dunia Kedua sebagai “titik balik dalam sejarah.” Namun, seiring dengan banyak tantangan, maka Jepang sudah selayaknya memiliki senjata nuklir karena China, Rusia dan Korea Utara sudah memilikinya.

Militerisasi Jepang yang membayangkan penggandaan belanja pertahanan negaranya dalam lima tahun ke depan telah memicu kekhawatiran di banyak negara di kawasan Asia-Pasifik, mengingat masa lalu negara tersebut.

"Jepang, yang baru-baru ini memulai pembangunan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, berada di persimpangan jalan bersejarah, dan harus mengembangkan senjata nuklir,: kata mantan editor The New York Times Barry Gewen.

:Mengutip situasi geopolitik saat ini di Asia, dan kekacauan yang terjadi di Washington, Jepang sebenarnya tidak punya pilihan lain," ungkap Gewen dilansir The National Interest.

Menurut Gewen, keadaan yang membuat Tokyo setelah kekalahannya dalam Perang Dunia II secara resmi berjanji bahwa peran angkatan bersenjatanya hanya untuk membela diri, “sudah tidak ada lagi." Saat ini, “payung nuklir” Amerika yang sebelumnya memberikan perlindungan militer kepada Jepang digambarkan sebagai “semakin rusak, mungkin tidak dapat diperbaiki lagi.”

Kenapa Jepang harus memiliki senjata nuklir?

Kebutuhan untuk mendirikan negara nuklir baru di perbatasan Rusia, yang menegaskan klaim tradisional AS bahwa Jepang sedang terancam oleh negara-negara tetangga.

China yang semakin tegas, Korea Utara dengan kekuatan militernya yang semakin besar, dan Rusia semuanya disebut-sebut sebagai alasan mengapa jaminan perlindungan AS tidak bisa lagi menjadi landasan bagi keamanan Jepang.



“Apakah Amerika bersedia mengambil risiko kehancuran Los Angeles untuk melindungi Tokyo?” tanya Gewen. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa Washington telah berkali-kali menunjukkan bahwa mereka akan mengejar kepentingan nasionalnya bahkan jika hal itu merugikan kepentingan sekutunya.