alexa snippet

2018, Dana Operasional RT/RW Harus Dilaporkan kepada Warga

2018, Dana Operasional RT/RW Harus Dilaporkan kepada Warga
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Foto/Dok/MNC Media
A+ A-
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta segera merevisi Surat Keputusan Gubernur 1197 Tentang mekanisme tata cara dan pengelolaan dana operasional fungsi tugas RT/RW. Mulai 1 Januari 2018, RT/RW melaporkan pertanggungjawaban dana operasional kepada warga.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Premi Lasari mengatakan, selama ini banyak keluhan dari para ketua RT/RW perihal laporan pertanggungjawaban penggunaan dana operasional. Dimana, setiap pengeluaran dana operasional meski melampirkan kwitansi yang tidak bisa didapatkan di tempat-tempat kecil seperti tukang gorengan dan warung klontong.

Untuk itu, kata Premi, laporan pertanggungjawaban dana operasional akan disederhanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) 171 tahun 2016 tentang pedoman RT/RW yaitu salah satu tugas bendahara RT/RW adalah melakukan pencatatan pengeluaran dan penerimaan terhadap uang yang ada diterima oleh lembaga.

"Jelas pasti ada revisi keputusan Gubernur tentang mekanisme tata cara dan pengelolaan dan fungsi tugas RT/RW. Karena memang SK terakhir 1197 itu kita memerintahkan ada beberapa formulir yang harus diisi  RT/RW. Ini yang mau kita sederhanakan," kata Premi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 7 Desember 2017.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, mulai 2018 mendatang, kelurahan akan membayarkan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW kepada ketua RT, ketua RW, paling lambat tiap tanggal 10 tiap bulan.

Kemudian yang kedua, penggunaan uang tersebut dicatat tiap bulannya di buku pengeluaran keuangan RT/RW. Ketiga, RT/RW melaporkan pengeluaran bulanan kepada warga dalam forum musyawarah RT/RW yang harus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan. Selanjutnya, laporan tersebut ditembuskan kepada kelurahan.

"Jadi, ketua RT/RW yang memang dipilih oleh warga, bertanggung jawab kepada warga. Filosofinya, adalah kita ingin pelibatan warga lebih tinggi. Kita ingin agar pertanggungjawaban itu disampaikan kepada orang-orang yang memang memilih mereka," jelasnya.

Anies menjelaskan, selama ini laporan pertanggungjawaban RT/RW sebanyak 33.000 setiap bulanya menumpuk di kantor kelurahan. Sementara, RT/RW bukanlah ditunjuk oleh Pemprov DKI, melainkan dipilih langsung oleh warga.

Dengan mekanisme perubahan laporan yang langsung ke forum warga ini, Anies berharap kita pelibatan warga di dalam kegiatan-kegiatan jadi lebih tinggi. Termasuk  pengeluaran dari anggaran, dari iuran, dari dana yang dikelola oleh ketua RT dan ketua RW itu lebih sesuai dengan kebutuhan di tingkat RT dan RW-nya. Kesesuaian ini menjadi penting supaya kegiatan di level RT/RW bisa berjalan dengan baik.

"Jadi, mekanismenya justru meningkatkan akuntabilitas. Dan akuntabilitasnya pada warga yang memilihnya. Dan ini kita tetapkan dalam bentuk keputusan gubernur yang nanti Insya Allah akan mulai berlaku 1 Januari 2018 menggantikan SK 1197," jelasnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini mewajibkan RT/RW minimal sekali dalam 6 bulan harus melakukan pertemuan warga. Sehingga, warga pun merasa turut memiliki karena tahu persis dananya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan di lingkunganya.

"Ketua RT, ketua RW harus melakukan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan di kampungnya. RT/RW wajib melaporkan pemasukan dan pengeluaran di forum warga," pungkasnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono menuturkan, Kemendagri tidak pernah mengatur sejauh mekanisme laporan pertanggungjawaban dana operasional RT/RW. Terpenting, setiap kali pengeluaran operasional satu sen pun harus dipertanggungjawabkan. Sebab, kata dia, dana operasional itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang jelas uang rakyat.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top