alexametrics

Ini Sebabnya Pembatasan Kendaraan Dinilai Tidak Efektif

loading...
Ini Sebabnya Pembatasan Kendaraan Dinilai Tidak Efektif
Ilustrasi. Foto/SINDOphoto/Dok
A+ A-
JAKARTA - Rencana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno  mencabut larangan sepeda motor terus menimbulkan pro kontra.

Pasalnya, sepanjang public transport belum ada peningkatan, pembatasan kendaraan tidak efektif urai kemacetan.



Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widiatmoko mengatakan, pencabutan larangan roda dua di kawasan Sudirman-Thamrin masih terus dikaji.

Salah satunya dengan mengadakan Forum Group Discusion (FGD) pada Rabu (15/11/2017) di kantornya, Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Namun kata Sigit, sesuai studi tekhnis dan ketentuan yang ada, apabila nantinya transportasi publik sudah memenuhi mobilitas masyarakat, konsekuensinya roda dua berada di luar jalur protokol atau jalur Elektronik Road Pricing (ERP).

"Kita masih konsen kepada aturan jenis kendaraan apa saja yang diizinkan memalui ruas jalan berbasis elektronik. Kita akan lakukan FGD terkait pencabutan larangan sepeda motor itu," kata Sigit di kantor KPBB, Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).

Sigit menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi, sepeda motor tidak masuk dalam jenis kendaraan yang diperbolehkan dalam ERP.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak