Sandiaga: Jangan Adu Domba Kami dengan Pemerintah Pusat Soal Reklamasi

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta enggan diadu domba dengan pemerintah pusat terkait perbedaan sikap tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Pemprov DKI dan pemerintah pusat akan duduk bersama untuk saling mengharagai kewenangan masing-masing.

"Kita enggak mau diadu-adu. Pemprov harus selaras dengan pemerintah pusat. Kita punya mandat dari rakyat yaitu menghentikan reklamasi dan pemerintah pusat juga punya posisi. Mari duduk sama-sama dan kita hargai kewenangan masing masing," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Jumat (20/10/2017).

Sandi menilai, antara pemerintah pusat dan daerah memiliki koridornya masing-masing. Dan soal sosok Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Sandi mengaku mengaguminya.

"Pak Luhut itu seorang pahlawan. Ya enggak usah terlalu digembor-gemborkan atau dipanas-panasin. Kita tetap dalam koridor masing-masing. Kita tetap Merah Putih demi kemajuan bangsa. Untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Jakarta. Rakyat yang terpinggirkan, termajinalkan itu kita harus bela. Kita hadir di sini. Negara hadir, itu saja," ujarnya.

Sandi menuturkan, hingga kini belum ada rencana melakukan pembicaraan dengan sejumlah perusahaan swasta yang selama ini menjadi pengembang infrastruktur di pulau-pulau reklamasi."Kita belum bicara sama pengembang belum ada, nanti kita kaji pelan-pelan. Pada saatnya kita akan bicara sama pengembang" jelasnya.

Sandi menambahkan, tidak tertutup kemungkinan Pemprov akan melibatkan akademisi untuk mengkaji proyek reklamasi. "Kita akan kaji, jadi tidak usah terburu-buru. Karena ini proyek sangat strategis seluruh mata memandang proyek ini. Kita tidak akan tergesa-gesa mengambil kepastian karena keadilan mesti ditegakkan disini," ucapnya.