Benahi Jakarta, Anies-Sandi Harus Lakukan Langkah Revolusioner

JAKARTA - Dalam waktu dekat, Gubernur Jakarta baru Anies-Sandi bakal dilantik oleh Jokowi di Istana negara. Setumpuk harapanpun sudah dibebankan di pundak mereka untuk merubah Jakarta. Apalagi kemenangan Anies-Sandi cukup menyedot emosi dan energi warga Jakarta.

Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno menilai, tak berlebihan jika warga Jakarta berharap ada langkah revolusioner yang dilakukan Anies-Sandi untuk membenahi Jakarta melampaui capaian gubernur sebelumnya. "Pada tahap itulah, Anies-Sandi harus mampu menjadi 'pembeda' dengan kinerja yang layak dibanggakan tentunya," katanya.

Publik bertanya, apa yang seharusnya dilakukan Anies-Saandi sebagai program prioritas. Adi melihat ada beberapa hal. Pertama, tentu tak semua program Anies-Sandi bisa direalisasikan dalam waktu 100 hari. Apalagi ditengah pembahasan APBD 2017 yang sudah ditutup, tentu tak banyak yang bisa dilakukan Anies-sandi selama 100 hari pertama.

"Tentunya harus ada program prioritas yang mesti ditargetkan beres. misalnya soal polemik reklamasi, realisasi program Ok Oce, dan penciptaan lapangan kerja baru, dan program nol persen DP Rumah," katanya ketika dihubungi, Jumat (13/10/2017).

Jika dalam 100 hari Anies-Sandi bisa jalankan progran ini dengan baik, tentu luar biasa. Kedua, baru memasuki tahun 2018 Anies-Sandi bisa leluasa merealisasikan semua program sesuai visi misinya yang tentunya disesuaikan dengan RAPD 2018 yang bakal dibahas Januari mendatang dimana Anies-Sandi ikut terlibat dalam pembahasan. Program kerja anies-sandi tak bakal dapat direalisasikan tanpa sokongan anggaran dana memadai.

"Ke depan, yang jadi prioritas jangka panjang adalah kemacetan dan banjir serta pemerataan ekonomi tak hanya terdistribusi di Sudirman dan Thamrin. Termasuk juga penataan kota yang mulai semrawut kembali," paparnya.

Ketiga, secara politik, hambatan Anies-Sandi bisa datang dari DPRD karena tak didukung suara mayoritas. Ini bisa jadi hambatan serius bagi mereka terutama soal kebijakan anggaan DKI ke depan. "Ketegangan dengan DPRD bisa terulang seperti jaman Ahok," ujarnya.