Soal Kepemimpinan Djarot Klaim Sukses, Pengamat Nilai Jeblok
Soal Kepemimpinan Djarot Klaim Sukses, Pengamat Nilai Jeblok
A
A
A
JAKARTA - Menjelang akhir masa jabatannya, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengklaim kepemimpinan Gubernur Jokowi, Ahok, hingga dirinya berjalan sukses. Sementara, pengamat menilai kepemimpinan ketiganya tidak melibatkan partisipasi publik sehingga kebijakannya hanya popularitas.
Djarot mengatakan, dalam 5 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diteruskan oleh dirinya sejak 2015 lalu, ada beberapa hal yang berubah dan patut dibanggakan.
"Untuk detail biarkan warga yah yang menilai, tapi kami terus berusaha maksimal," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Djarot menjelaskan, hal yang paling membanggakan itu merupakan hasil usaha maksimal. Misalnya sungai-sungai yang sudah bersih, normalisasi 13 sungai yang terkoneksi dengan saluran pemukiman dan sistem keuangan berbasis elektronik seperti e-budgeting, e-catalog kemudian e-planning sampai dengan castles.
Mantan Wali Kota Blitar itu mengakui bahwa normalisasi 13 sungai belum tuntas dan belum terkoneksi dengan saluran pemukiman seluruhnya lantaran selama ini pihaknya terkonsentrasi ke kali Ciliwung, Grogol dan Krukut. Menurutnya, dengan normalisasi yang dilakukan selama ini, banjir di Jakarta berkurang.
"Sistem keuangan berbasis elektronik yang terkoneksi dengan Smart City dan berpengaruh terhadap tunjangan Kinerja Daerah (TKD) membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) nyaman dan tidak ada ketakutan dan kekhawatiran lagi," ungkapnya.
Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai bahwa sejak 5 tahun belakangan ini, kepemimpinan Gubernur tidak pernah menggunakan kebijakan publik. Mulai dari penataan kota dengan melakukan penggusuran, mengatasi kemacetan, mengendalikan banjir hingga membuat izin reklamasi.
Padahal, kata Trubus, DKI Jakarta memiliki Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang berkewenangan untuk menjaring aspirasi warga DKI sebagai masukan Gubernur sebelum mengeluarkan kebijakan.
"Jakarta ini ibukota. Segala kebijakannya harus matang. Publik harus dilibatkan. Tanpa partisipasi publik, kebijakannya hanya popularitas," ungkapnya.
Djarot mengatakan, dalam 5 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diteruskan oleh dirinya sejak 2015 lalu, ada beberapa hal yang berubah dan patut dibanggakan.
"Untuk detail biarkan warga yah yang menilai, tapi kami terus berusaha maksimal," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Djarot menjelaskan, hal yang paling membanggakan itu merupakan hasil usaha maksimal. Misalnya sungai-sungai yang sudah bersih, normalisasi 13 sungai yang terkoneksi dengan saluran pemukiman dan sistem keuangan berbasis elektronik seperti e-budgeting, e-catalog kemudian e-planning sampai dengan castles.
Mantan Wali Kota Blitar itu mengakui bahwa normalisasi 13 sungai belum tuntas dan belum terkoneksi dengan saluran pemukiman seluruhnya lantaran selama ini pihaknya terkonsentrasi ke kali Ciliwung, Grogol dan Krukut. Menurutnya, dengan normalisasi yang dilakukan selama ini, banjir di Jakarta berkurang.
"Sistem keuangan berbasis elektronik yang terkoneksi dengan Smart City dan berpengaruh terhadap tunjangan Kinerja Daerah (TKD) membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) nyaman dan tidak ada ketakutan dan kekhawatiran lagi," ungkapnya.
Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai bahwa sejak 5 tahun belakangan ini, kepemimpinan Gubernur tidak pernah menggunakan kebijakan publik. Mulai dari penataan kota dengan melakukan penggusuran, mengatasi kemacetan, mengendalikan banjir hingga membuat izin reklamasi.
Padahal, kata Trubus, DKI Jakarta memiliki Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang berkewenangan untuk menjaring aspirasi warga DKI sebagai masukan Gubernur sebelum mengeluarkan kebijakan.
"Jakarta ini ibukota. Segala kebijakannya harus matang. Publik harus dilibatkan. Tanpa partisipasi publik, kebijakannya hanya popularitas," ungkapnya.
(ysw)
Explore More