alexametrics

DKI Akan Terbitkan Pergub untuk Tegakkan Perda Kepemilikan Garasi

loading...
DKI Akan Terbitkan Pergub untuk Tegakkan Perda Kepemilikan Garasi
Sejumlah mobil terparkir di penyawaan garasi di Jakarta Barat.Foto/SINDOnews/Yan Yusuf
A+ A-
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta membuat Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penegakan Perda No 5/2014 tentang Transportasi yang salah satu pasalnya tertulis kewajiban pemilik mobil untuk memiliki garasi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yasnyah menegaskan, untuk menegakan poin kepemilikan mobil wajib memiliki garasi dalam Perda itu harus ada penunjuk laksana (jutlak) atau penunjuk teknis (Jutnis) berupa Peraturan Gubernur (Pergub). Sebab, dalam menegakkan Perda tersebut pihaknya harus berkoordinasi dengan Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD), Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), serta kecamatan yang mengatur RT, RW dan kelurahan.
Akhirnya, diharapkan mekanisme kepemilikan garasi diatur dalam regulasi berupa Pergub.

"Nanti kita buat semacam mekanisme kepemilikan di Pergub saja karena memang itu domainnya bukan domain kami. Kita tidak mengerti proses kepemilikan seperti apa," ungkap Andri kepada wartawan Rabu, 13 September 201 kemarin.

Dinas Perhubungan, lanjut Andri, hanya bertugas untuk mengendalikan lalu lintas dari bertumbuhnya kendaraan. Salah satunya melakukan penderekan. Menurutnya, penderekan di area permukiman pun sudah dilakukan dengan pendekatan sosial dan psikologis berbeda dengan penderekan di jalan besar.

Di kawasan permukiman penderekan tidak asal angkut, tapi ditanya dulu siapa pemilik mobil yang terparkir di jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Namun, kata Andri, Dishub mengaku kewalahan lakukan melakukan penderekan mobil.

Sebab, jumlah petugas terbilang minim untuk menderek mobil yang melanggar, baik yang terparkir di jalan besar atau di permukiman. "Berdasarkan pengaduan saja sudah sangat banyak sekali. Apalagi kalau seluruh ruas jalan Tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, dalam perda tersebut mengatur seseorang atau badan usaha yang ingin memiliki kendaraan bermotor wajib menyediakan garasi, atau ada jaminan garasi. Kemudian, pengaturan tersebut sampai pada ketentuan dalam penerbitan STNK bahwa pemilik kendaraan memiliki jaminan mempunyai garasi.
halaman ke-1 dari 2
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top