BPTJ Minta Angkutan Konvensional dan Aplikasi Bersinergi

JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meminta pengelola angkutan konvensional dan aplikasi dapat bersinergi. Sinergitas tersebut bertujuan agar usaha dua jenis transportasi itu tetap berjalan harmonis.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, tetap mendorong adanya sinergi antara moda transportasi berbasis online dengan konvensional. Meski Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No 26/2017 terkait transportasi online, BPTJ menganggap proses sinergi itu penting agar aktivitas usaha antara dua jenis transportasi itu masih tetap bisa berjalan.

"Ada atau tidak ada Permenhub No 26 itu kami tetap dorong mereka supaya bersinergi," ungkap Kepala BPTJ Bambang Prihartono di Jakarta pada Kamis, 24 Agustus 2017 kemarin. Bambang mencontohkan kolaborasi yang dilakukan oleh Go-jek dengan Blue Bird sebagai model kerja sama dan sinergi yang ideal antara dua kelompok usaha tersebut.

Kerja sama itu ditujukan agar aktivitas masing-masing perusahaan bisa tetap berjalan dan saling melengkapi. Sebagai kawasan yang menjadi barometer nasional, Bambang berharap kerja sama seperti itu bisa ditiru di daerah lain.

Dia yakin sinergi usaha antara Go-Jek dengan Blue Bird yang sukses di Jabodetabek, maka peluang untuk sukses di daerah lain juga cukup besar. Apalagi singgungan antara transportasi online dengan konvensional banyak terjadi di daerah-daerah lain. "Jabodetabek itu bisa dijadikan barometer, kalau di sini sukses maka sangat mungkin diterapka di daerah lain," ujar dia.

Terpisah, sosiolog dari Universitas Negeri Sebelas Maret Drajad Tri Kartono mengatakan, keberadaan transportasi online merupakan buah dari adopsi inovasi yang terus berkembang di masyarakat. Menurutnya, inovasi itu juga bagian dari perkembangan budaya yang erat kaitannya dengan teknologi.

"Itu fakta sosiologis dan tidak bisa dilawan. Kalau dilawan juga hanya akan bertahan beberapa saat saja," ujarnya. Pemerintah di berbagai daerah seperti Salatiga, Magelang, Sukabumi, hingga Batam bisa mencari jalan tengah atas kondisi terseut.

Drajad juga menyatakan pemerintah harus merangkul seluruh pemangku kepentingan agar keputusan yang diambil merupakan yang terbaik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. "Karena kenyataannya keberadaan teknologi itu memang dibutuhkan," ucapnya.