DKI Disarankan Tunda Perluasan Pembatasan Sepeda Motor

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta disarankan menunda kebijakan perluasan larangan sepeda motor hingga Bundaran Senayan dan sistem ganjil genap di Jalan HR Rasuna Said hingga tahun depan. Dua kebijakan tersebut baru bisa diterapkan setelah pembangunan infrastruktur underpass, flyover dan konstruksi Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT) selesai.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, kebijakan Pemprov DKI memperluas larangan sepeda motor hingga ke Bundaran Senayan belum pantas dilakukan meski sudah lama diwacanakan."Sebaiknya ditunda sampai dengan awal tahun depan setelah pembangunan infrastruktur underpass, flyover dan konstruksi LRT, MRT selesai," kata Nirwono kepada SINDOnews, Senin (21/8/2017).

Pada saat bersamaan, lanjut Nirwono, Pemprov DKI menerapkan e-parking secara luas, zonasi parkir, pembangunan park and ride yang lebih banyak di lokasi strategis. Termasuk percepatan penerapan Electronic Road Pricing (ERP).

"Masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Pengendara sepeda motor dipindahkan ke jalur alternatif. Jalur alternatif yang mana? Semuanya sudah macet akibat pembangunan infrastruktur. Kalau dipaksakan ya potensi pungutan liar semakin masif karena pasti banyak pelanggaran," ungkapnya.

Nirwono menjelaskan, pada 2014 lalu Pemprov DKI telah mewacanakan penerapan larangan sepeda motor di Jalan Merdeka Barat hingga ke Bundaran Senayan. Hasilnya, penerapan hanya dilakukan dari Jalan Merdeka Barat hingga Bundaran HI lantaran belum adanya revitalisasi angkutan umum dan kurangnya fasilitas pendukung lain.

Hingga saat ini, revitalisasi angkutan umum belum berjalan, khususnya bus sedang dan kecil. Pembangunan trotoar dan jalur sepeda hingga penambahan 1.000 bus sedang yang dijanjikan pun tak kunjung terlihat.

"Revitalisasi bus sedang (penggabungan manajemen Metromini dan lain-lain) berhenti, integrasi dengan angkot perbatasan secara keseluruhan juga belum maksimal," ucapnya‎