Hari Ini, Djarot Akan Lantik 18 Pejabat Baru di Pemprov DKI
Hari Ini, Djarot Akan Lantik 18 Pejabat Baru di Pemprov DKI
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat disisa masa jabatannya kurang dari empat bulan akan merombak sejumlah pejabat di Pemprov DKI Jakarta. Hari ini sebanyak 18 ejabat pimpinan tinggi pratama tersebut dilantik mantan Wali Kota Blitar tersebut.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisaksi Nirwono Joga mengatakan, perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI merupakan kewenangan Gubernur. Namun, perombakan tersebut harus ada target pencapaian, sehingga perombakan tidak terlihat subjektif dan masyarakat dapat merasakan peningkatan layanan serta pembangunan.
"Pak Djarot harus umumkan capaian target selama tiga bulan kepada publik sebelum dia diganti," kata Nirwono Joga saat dihubungi SINDOnews, Rabu, 12 Juli 2017 kemarin.
Nirwono mengungkapkan, ada tiga hal yang harus diperhatikan Djarot dalam melantik pejabat tinggi pratama di lingkunganya. Pertama, soal pencapaian target bagi para pejabat selama tiga bulan sebelum pergantian kepemimpinan.
Kedua penyerapan anggaran. Di mana, kata dia, pejabat tinggi yang memimpin perangkat daerah ditargetkan penyerapan anggaran mencapai 80% sampai dengan Oktober.
Ketiga, adanya perpanjangan jabatan bagi mereka yang berkinerja baik. Sehingga, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno memiliki catatan capaian kinerja pimpinan perangkat daerah.
"Jangan sampai setelah pergantian Gubernur ada isu akan kembali diganti. Ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik mengaku, penasaran dengan maksud Gubernur Djarot mengganti pejabat eselon II atau pejabat pimpinan tinggi pratama di Pemprov DKI. Sebagai mitra pemerintahan daerah, Taufik mengaku tak setuju dengan sikap Djarot di akhir masa jabatannya.
Taufik menegaskan, dengan sisa kepemimpinan kurang dari empat bulan, Djarot seharusnya tidak melakukan perombakan kepada pejabat eselon II. Sebab, pejabat eselon II nantinya pasti akan dipilih yang cocok dan mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
"Ada apa ya pak Djarot. Kalau mau rombak cukup mengganti atau mengisi pos-pos jabatan di eselon 3 yang kosong akibat pejabat lama meninggal dunia, tersangkut kasus hukum dan pensiun. Ada 33 nama kalau tidak salah di eselon III yang kena hukum. Nah kalau itu tak apa-apa diganti," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Djarot memastikan perombakan akan terjadi pada Kamis (13/7/2017) hari ini di Balai Kota DKI Jakarta. Menurutnya, perombakan tersebut agar ada penyegaran dan juga mempercepat pelayanan.
Mantan Wali Kota Blitar itu mencontohkan salah satu pejabat yang dinilai lambat, yakni kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJ) Blesmiyanda.
"Banyak yang diganti. Salah satunya Pak Bles, kurang cepat dia. Kalau evaluasi pasti, apalagi para wali kota, camat dan lurah yang membiarkan pelanggaran dan pembiaran terhadap lima tertib," ucapnya
Pengamat Perkotaan Universitas Trisaksi Nirwono Joga mengatakan, perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI merupakan kewenangan Gubernur. Namun, perombakan tersebut harus ada target pencapaian, sehingga perombakan tidak terlihat subjektif dan masyarakat dapat merasakan peningkatan layanan serta pembangunan.
"Pak Djarot harus umumkan capaian target selama tiga bulan kepada publik sebelum dia diganti," kata Nirwono Joga saat dihubungi SINDOnews, Rabu, 12 Juli 2017 kemarin.
Nirwono mengungkapkan, ada tiga hal yang harus diperhatikan Djarot dalam melantik pejabat tinggi pratama di lingkunganya. Pertama, soal pencapaian target bagi para pejabat selama tiga bulan sebelum pergantian kepemimpinan.
Kedua penyerapan anggaran. Di mana, kata dia, pejabat tinggi yang memimpin perangkat daerah ditargetkan penyerapan anggaran mencapai 80% sampai dengan Oktober.
Ketiga, adanya perpanjangan jabatan bagi mereka yang berkinerja baik. Sehingga, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno memiliki catatan capaian kinerja pimpinan perangkat daerah.
"Jangan sampai setelah pergantian Gubernur ada isu akan kembali diganti. Ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran," ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik mengaku, penasaran dengan maksud Gubernur Djarot mengganti pejabat eselon II atau pejabat pimpinan tinggi pratama di Pemprov DKI. Sebagai mitra pemerintahan daerah, Taufik mengaku tak setuju dengan sikap Djarot di akhir masa jabatannya.
Taufik menegaskan, dengan sisa kepemimpinan kurang dari empat bulan, Djarot seharusnya tidak melakukan perombakan kepada pejabat eselon II. Sebab, pejabat eselon II nantinya pasti akan dipilih yang cocok dan mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
"Ada apa ya pak Djarot. Kalau mau rombak cukup mengganti atau mengisi pos-pos jabatan di eselon 3 yang kosong akibat pejabat lama meninggal dunia, tersangkut kasus hukum dan pensiun. Ada 33 nama kalau tidak salah di eselon III yang kena hukum. Nah kalau itu tak apa-apa diganti," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Djarot memastikan perombakan akan terjadi pada Kamis (13/7/2017) hari ini di Balai Kota DKI Jakarta. Menurutnya, perombakan tersebut agar ada penyegaran dan juga mempercepat pelayanan.
Mantan Wali Kota Blitar itu mencontohkan salah satu pejabat yang dinilai lambat, yakni kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJ) Blesmiyanda.
"Banyak yang diganti. Salah satunya Pak Bles, kurang cepat dia. Kalau evaluasi pasti, apalagi para wali kota, camat dan lurah yang membiarkan pelanggaran dan pembiaran terhadap lima tertib," ucapnya
(whb)
Explore More