Diancam Dibubarkan Paksa, Aksi Hapus One Way Puncak Nyaris Batal

Sabtu, 29 April 2017 - 01:05 WIB
Diancam Dibubarkan Paksa, Aksi Hapus One Way Puncak Nyaris Batal
Diancam Dibubarkan Paksa, Aksi Hapus One Way Puncak Nyaris Batal
A A A
BOGOR - Diduga karena satu hari sebelumnya Polres Bogor mengancam akan membubarkan aksi damai menuntut dihapuskannya sistem one way yang rencananya akan melibatkan ribuan warga Puncak (Kecamatan Ciawi-Megamendung-Cisarua), Kabupaten Bogor selama sepekan terhitung mulai Jumat (28/4/2017) nyaris batal.

Bahkan, walaupun ada beberapa aksi di Jalur Puncak, seperti di lokasi kecelakaan bus maut di Tanjakan Selarong, Kampung Cibogo, Desa Cipayung, Cisarua, Kabupaten dan depan kantor Pemkab Bogor, namun pesertanya hanya dua orang. Fakta tersebut berbanding terbalik dengan kabar beredar bahwa aksi tersebut bakal melibatkan ribuan massa dari berbagai elemen, khususnya warga Puncak yang terkena dampak negatif adanya sistem one way tersebut.

Berdasarkan informasi dihimpun, aksi tabur bunga dan doa bersama yang rencananya akan digelar di lokasi kecelakaan maut yang melibatkan belasan kendaraan hingga menewaskkan empat pengendara di Jalan Raya Puncak, tepatnya depan Tanjakan Selarong, Kampung Cibogo, Desa Cipayung, Megamendung, Kabupaten Bogor akhirnya dibatalkan.

"Aksi simpatik tabur bunga dan doa bersama di lokasi kecelakaan kita tunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Tadi malam hujan, jadi dibatalkan," tutur Koordinator Aksi Gerakan Masyarakat Puncak Bogor (GMPB) Iman Jarief, Puncak, Bogor, Jumat (28/4/2017).

Iman menjelaskan, hari ini pihaknya lebih memilih menggelar aksi di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor. Aksi ini, menuntut Pemkab Bogor menghapus sistem satu arah dan buka tutup jalur di kawasan Puncak. Setelah berunjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor, dia melanjutkan, rencananya aksi dilanjutkan di Jalan Raya Puncak.

"Aksi menuntut penghapusan sistem satu arah dan buka tutup Jalan Raya Puncak Bogor ini rencananya akan dilakukan selama tiga hari, yakni 27-30 April mendatang, meskipun jumlah pesertanya sedikit," katanya.

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP AM Dicky Pastika mengatakan, aksi menuntut penghapusan sistem satu arah dan buka tutup jalur di Jalan Raya Puncak Bogor hingga saat ini belum mengantungi izin ataupun pemberitahuan.

"Kalau ada yang mengajukan izin atau pemberitahun ke kita hanya aksi tabur bunga dan doa bersama. Sedangkan soal adanya elemen lain akan melakukan aksi serupa di jalur Puncak dan dilokasi lain selama sepekan itu belum memiliki izin, dan sesuai aturan akan kita bubarkan," katanya.

Meskipun nantinya ada elemen masyarakat lain yang mengajukan izin untuk aksi di jalur Puncak, pihaknya akan mempertimbangkan lagi. "Itu pun belum tentu kita perbolehkan, apalagi melibatkan ribuan orang di jalan raya, jika tetap ada yang aksi melakukan aksi akan kita bubarkan dan penggeraknya juga akan kami proses, karena mengganggu fungsi jalan seperti diatur dalam undang- undang," katanya.

Terkait tuntutan aksi mereka yakni menghapus sistem one way yang memang sudah puluhan tahun diberlakukan di jalur Puncak, saat akhir pekan dan libur panjang dalam mengurai kemacetan merupakan bagian dari solusi yang ada.

"Saya yakin sebagian besar masyarakat Puncak juga memaklumi, malah berterima kasih kepada polisi masih berinisiatif memberikan solusi sementara pemberlakuan one way untuk mengatasi kemacetan puncak," paparnya.

Menurutnya, permasalahan kemacetan di jalur Puncak, lanjut dia ada pada pemerintah, baik Pemkab, Pemprov maupun Pemerintah Pusat yakni melakukan peningkatan dan pelebaran kapasitas jalan "Dan atau melanjutkan pembuatan jalur alternatif poros Timur Tengah atau jalur Puncak II," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti menjelaskan, sistem one way itu sudah baku diterapkan berdasarkan hasil kajian aparat Polres Bogor dengan tujuan kemacetan di jalur Puncak yang terjadi bukan hanya saat akhir pekan dan libur panjang tapi sudah hampir setiap hari.

"Namun demikian Pemkab Bogor saat ini sedang melakukan penanganan atas permasalahan kemacetan di Puncak dengan cara bertahap seperti akan melebarkan jalur alternatif, dan mendesak pemerintah pusat segera merampungkan proyek pembangunan jalur puncak II," jelasnya.
(mhd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5925 seconds (0.1#10.140)