DPRD Minta Pemprov DKI Tingkatkan Pendapatan Anggaran 2017

JAKARTA - Rapat paripurna laporan hasil pembahasan DPRD DKI atas Laporan Keterangan Pertangungg Jawaban (LKPJ) Gubernur DKI Tahun Anggaran 2016 digelar kemarin. DPRD DKI mendukung program pemerintah menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bawah Rp1 miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Syarifudin mengatakan, DPRD dapat memahami target pendapatan asli daerah (PAD) DKI pada tahun anggaran 2016 tidak tercapai 100%. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah daerah yang membebaskan BPHTB dengan nilai di bawah Rp1 miliar, dan PBB dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar serta pemebaasan pajak rumah susun di bawah harga Rp1 miliar.

Namun, Pemprov DKI harus meningkatkan pajak dari sektor lain, misalnya reklame yang hanya terealisasi 77%, pajak hotel, restoran dan hiburan. "Belum adanya kebijakan pemerintah daerah mendorong reklame jenis papan atau bilboard ke LED menjadi penyebab rendahnya PAD dari reklame. Optimalisasi pajak hotel dengan melakukan razia, lanjutkan online sistem pajak hotel dan restoran. Tutup aturan yang melemahkan dalam perizinan hiburan," kata syarifudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 26 April 2017 kemarin.

Syarfudin menjelaskan, PAD yang tercapai pada 2016 Rp53,76 triliun atau 94,06% dari pendapatan yang ditargetkan Rp57,16 triliun.“Perlu kami sampaikan bahwa target PAD tersebut tidak tercapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena BPHTB hanya tercapai 75,8%," ungkapnya.

Selain PAD yang tidak tercapai 100%, Banggar juga menyoroti realisasi belanja daerah dalam APBD DKI 2016 yang mencapai 82,15% atau sebesar Rp47,1 triliun dari target sebesar Rp57,3 triliun.

Belanja daerah ini terdiri dari dua kategori, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. DPRD DKI menilai penyerapan belanja langsung yang digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih rendah dari penyerapan anggaran belanja tidak langsung yang digunakan untuk gaji pegawai dan biaya administrasi lainnya.

"Penyerapan Belanja Langsung itu hanya 75,3% atau sebesar Rp23,3 triliun dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31 triliun. Sementara, belanja tidak langsung penyerapannya sebesar 90,1% atau sebesar Rp23,7% dari yang telah ditetapkan sebesar Rp26,3 triliun," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menuturkan, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ DKI anggaran 2016 cukup baik dan dia pun berjanji akan menyempurnakannya agar penyerapan anggaran 2017 dapat mencapai 100 persen.

Namun, ada beberapa yang harus disampaikan ke DPRD terkait belanja langsung. Di mana ada beberapa pembangunan yang sudah selesai dikerjakan tapi belum difungsikan. "Jalan layang Transjakarta koridor 13 (Ciledug-Tendean) sudah rampung, tapi baru Juni dioperasikan. Nah, itu salah satu pencapaian belanja langsung," ungkapnya.