alexa snippet

Disisa Kepemimpinan, Ahok Serahkan Halte Bus ke PT Transportasi Jakarta

Disisa Kepemimpinan, Ahok Serahkan Halte Bus ke PT Transportasi Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).Foto/SINDOphoto/Dok
A+ A-
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji akan menyelesaikan pekerjaan rumah di sisa kepemimpinannya hingga Oktober 2017 mendatang. Salah satunya, menyerahkan halte kepada PT Transportasi Jakarta.

Ahok mengatakan, untuk mengurangi subsidi atau Public Service Obligation (PSO) bus Transjakarta yang diambil dari APBD, pihaknya ingin menyerahkan semua halte terminal kepada PT Transportasi Jakarta. Namun, ke depannya PT Transportasi Jakarta harus bisa mendapatkan penghasilan Rp2 triliun.

"Harusnya kalau sekarang sudah tidak bayar lagi naik Transjakarta. Nah kita akan kasih semua halte, syaratnya mereka harus mendapatkan penghasilan Rp2 triliun per tahun," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko menuturkan, berdasarkan hasil rapat minggu lalu di ruang rapat Sekertaris Daerah (Sekda), PT Transportasi Jakarta diberikan kesempatan memilih aset mana yang mau dikelola. Sebab, ada beberapa aset berupa tanah, bus, halte, JPO dan sebagainya.

Hasilnya, lanjut Sigit, PT Transportasi Jakarta menerima halte dan JPO. Namun, itu harus menunggu pencatatan aset oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD). Sebab, saat penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) terkait fungsi aset, halte dan JPO telah diserahkan ke Dinas Bina Marga.

"Nah kami sudah mengirimkan surat mutasi aset ke BPAD. Sekarang lagi proses," ujarnya. Dengan mengelola halte dan JPO, PT Transportasi Jakarta mendapatkan penghasilan tambahan lantaran halte dan JPO bisa dikerja samakan dengan pihak ketiga.

Namun, Sigit tidak mengetahui berapa penghasilan Transjakarta saat ini lantaran Dinas Perhubungan hanya mencatat operasional untuk pemberian subsidi. Sementara, untuk penghasilan berada di bawah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD).

"Ya nanti reklamasi bisa dipasang iklan ataupun dikerja samakan bentuk lain. Dishub itu hanya mencatat operasional terkait subsidi. Ya memang hampir setiap tahun subsidi meningkat dari 2016 Rp1,9 triliun menjadi Rp2,8 triliun pada 2017," ungkapnya.
(whb)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top