Pengembangan Transjakarta Jangan Dibebankan ke Penumpang

JAKARTA - Kebijakan PT Transjakarta yang mengenakan biaya Rp2.000 kepada pengguna bus Transjakarta dipertanyakan sejumlah pihak. Salah satunya pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan pemotongan Rp2.000 tersebut kepada pengguna ketika hendak melakukan top-up secara tunai di halte-halte yang ada.

Tigor menuturkan, seharusnya beban potongan itu tak harus dirasakan oleh pengguna. "Bukan beban pengguna itu," kata Tigor kepada Sindonews, Rabu (11/1/2017).

Tigor menambahkan, jika memang Transjakarta kekurangan biaya untuk pengembangan Transjakarta, sebaiknya meminta kepada Pemprov DKI sebagai stakeholder tertinggi.

"Kurang biaya ya bicara ke Pemprov, kalau masalah pengembangan bukan tanggung jawab pengguna," kata Tigor. Dia melanjutkan, pelayanan publik seharusnya dinikmati oleh pengguna.

"Pengembangan seperti apa yang dibangun, pengguna berhak menuntut jika jelek loh," kata Tigor. Sebelumnya, mulai 1 Januari 2017, Transjakarta menerapkan biaya Rp2.000 untuk setiap pengguna bus Transjakarta yang melakukan isi ulang dengan uang tunai di seluruh halte Transjakarta. Humas PT Transjakarta Wibowo mengatakan, biaya Rp2.000 hanya diberlakukan bagi yang top-up dengan uang tunai.(Baca: Kenakan Biaya Layanan Rp2.000, Transjakarta Ogah Jelaskan Manfaatnya)