Urai Kemacetan, Bekasi dan Depok Kompak Bangun Tol Cimaci

BEKASI - Guna mengurai kemacetan, Pemerintah Kabupaten dan Kota Depok kompak mencari solusi. Jalan yang akan ditempuh adalah dengan mendukung pembangunan Tol Cimanggis-Cibitung (Cimaci) yang sempat mangkrak.

Untuk merealisasikan pembangunan ini, Presiden Jokowi sendiri turun tangan. Ia langaung memerintahkan para stakeholder kedua daerah itu untuk segera mempercepat pembangunan.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan untuk mendukung percepatan pembangunan tol, pihaknya sudah berkomunikasi dengan daerah Bekasi guna membahas hal tersebut. Salah satunya adalah membicarakan soal prospek pembangunan tol yang melintas di Depok.

"Dengan adanya ruas tol baru tentunya kita harapkan berdampak positif bagi warga. Dan, ini membuka perekonomian baru," kata Pradi.

Pradi juga mengungkapkan untuk segera merealisasikan proyek tersebut pihaknya telah berkomunikasi dengan masyarakat dan pemangku ekonomi lainnya di Depok untuk mempercepat pembebasan lahan. Namun demikian pihaknya akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dalam ganti rugi lahan pembangunan tol.

Sementara itu, kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi langsung merampungkan pengadaan lahan tanah yang akan menjadi lintasan Tol Cimanggis- Cibitung (Cimaci) di wilayahnya. Saat ini pembebasan lahan untuk kebutuhan tol masih berlangsung di Kabupaten Bekasi. "Kami targetkan paling telat akhir tahun ini pembebasan lahannya sudah rampung,"ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Dirwan A Dachri.

Menurut dia, hasil penilaian kantor jasa independen, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) telah selesai. Progres pembebasan lahan di Tol Cimaci sudah berjalan hingga kini. Untuk pengukuran lahan yang akan dilintasi sudah mencapai 100%, sedangkan pembayaran ganti rugi lahan sudah berkisar 10%.

"Pembayaran masih berjalan hingga kini," papar dia. Sementara untuk Tol Cibitung-Cilincing pembebasan lahannya sudah berkisar 65%, mulai tahap inventarisasi dan identifikasi lahan itu. Baik pengukuran bidang maupun pembetulan komplain dari masyarakat terhadap bidang tanah yang mereka komplain.

Saat ini pihaknya terus melakukan musyawarah terkait bentuk dan besarnya ganti kerugian di Desa Cijengkol, Kecamatan Setu. Di desa tersebut, sebanyak 249 bidang seluas 12,840 hektare tanah akan dibebaskan untuk keperluan Tol Cimaci.

Namun, pembebasan itu dilakukan setelah proses administrasi data fisik dan data yuridis serta surat pelepasan hak dan ganti wajar terselesaikan. Bahkan, besaran potensi ganti kerugian wajar sekitar Rp140,84 miliar yang dialokasikan dari pemerintah pusat.

Dirwan menjelaskan, seusai warga terima kisaran besaran ganti kerugian dari KJPP selanjutnya akan diberikan waktu selama 14 hari ke depan untuk memutuskannya Menurut dia, Desa Cijengkol merupakan satu dari total 10 desa yang tersebar di tiga kecamatan setempat, di mana akan dilalui lintasan Tol Cimaci.

Desa tersebut di antaranya Desa Taman Rahayu, Taman Sari, Burangkeng, Cijengkol, dan Lubang Buaya, Kecamatan Setu. Di Kecamatan Cikarang Barat ada empat desa, yakni Desa Telajung, Mekarwangi, Gandamekar, dan Gandasari. Terakhir di Kecamatan Cibitung, yakni Desa Cibuntu.

Adapun, luas lahan di Setu yang dimanfaatkan untuk lahan tol mencapai 91,74 hektare, dengan 813 jumlah bidang. Sementara di Kecamatan Cikarang Barat kebutuhan lahannya mencapai 55,77 hektare yang terdiri atas 218 bidang tanah. Uang ganti rugi yang dialokasikan mencapai Rp946 miliar lebih.

Terakhir, kebutuhan lahan di Kecamatan Cibitung seluas 1,18 hektare yang terdiri atas 11 bidang dengan alokasi ganti rugi sebesar Rp3,81 miliar. Total panjang lahan di Kabupaten Bekasi yang akan dilalui Tol Cimanggis-Cibitung mencapai 38% dari total lahan yang dibutuhkan. Sementara proses pembangunan jalan tol ini sudah mulai dibangun 2015, meliputi seksi 1 A sepanjang 3,5 kilometer dari 26,225 kilometer yang direncanakan.

Jalan tol melintasi Kota Depok, sepanjang 700 meter, Kabupaten Bogor sepanjang 7 kilometer. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi Slamet menambahkan, tol tersebut memiliki panjang 26 kilometer. Empat belas kilometer masuk wilayah Kabupaten Bekasi, sisanya berada di Depok dan Bogor. Rencananya, tol itu mulai dibangun pada tahun depan.

"Tol itu akan menyatu dengan ruas Jalan Tol Cilincing-Cibitung, berada di atas ruas tol Jakarta- Cikampek dan ditargetkan beroperasi pada 2019," katanya. Menurut dia, ruas jalan tol itu memiliki peran strategis untuk mengurai kemacetan di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Selain itu, dengan adanya tol itu bisa mengurangi beban angkutan barang di ruas jalan Tol Jakarta- Cikampek yang biasa melintas di Cawang. Sebab, tol tersebut langsung menuju Tanjung Priok. Nantinya bisa memangkas waktu bagi pengguna jalan dari dan menuju Depok ke Bekasi.

Berdasarkan data yang diperoleh lebar lajur jalan tol, yaitu 3,6 meter, sedangkan lebar bahu luar 3 meter, lebar bahu dalam 1,5 meter, dan median jalan 5,5 meter. Namun, saat ini pemerintah daerah masih menunggu pembebasan lahan yang dilakukan tim PPT Kabupaten Bekasi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti meminta pemerintah pusat segera merampungkan proses pembebasan lahan untuk proyek tersebut. Namun, dia meminta agar proses pembebasan itu jangan sampai merugikan masyarakat pemilik lahan. "Harus sesuai dan tidak berujung pada konflik nantinya," ujarnya. Jejen berharap agar pembangunan nantinya tidak terkendala sehingga dapat direalisasikan tepat waktu dan segera berfungsi dan bisa mengurai kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek. (Abdullah M Surjaya/ R Ratna Purnama)