Eksepsi Ditolak, Pengamat Nilai Ahok Jadikan Sidang sebagai Panggung Politik

JAKARTA - Proses hukum kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama (Ahok) sudah diprediksi sebelumnya. Artinya sejak awal prosesnya hingga eksepsi akhirnya ditolak itu sudah didesain sedemikian rupa.

"Ini prosedural saja, by design. Justru yang sengit adalah setelah eksepsi nanti karena sudah masuk pada substansinya," kata pengamat hukum Universitas Pancasila (UP) Ade Saptomo, Selasa 27 Desember 2016.

Dirinya sudah bisa menduga sejak awal jika eksepsi akan ditolak. Celah ini akan dimanfaatkan untuk mengulur waktu. "Yang disampaikan Ahok seperti tidak mendasar. Biasa banget itu kalau eksepsi ditolak," katanya.

Dengan diulurnya waktu persidangan maka Ahok akan bisa berbuat lebih banyak hal lagi. Dan secara politis ini bisa dilihat sebagai 'agenda kampanye'.

"Secara politisnya, semakin dekat waktu maka semakin menguntungkan dia karena bisa dilihat publik," ujar Dekan Fakultas Hukum UP itu.

Menurutnya, proses peradilan ini adalah 'panggung politik' bagi Ahok. Jika pasangan lainnya hanya bisa berkampanye lewat jalur biasa maka Ahok menggunakan proses peradilan ini sebagai media kampanye. "Dia memanfaatkan momentum (peradilan) yang dibungkus dengan caranya," ungkapnya.

Soal salam dua jari yang diacungkan Ahok dalam ruang sidang, dirinya memaparkan itu bisa berarti tanda peace (damai) dan bisa juga sebagai simbol nomor urut Ahok. Secara keseluruhan Ade melihat Ahok pandai memanfaatkan momen.

"Jadi peradilan dia pakai sebagai panggungnya agar bisa dilihat publik. Publik pun harus lebih cerdas melihatnya," katanya.