Tangkap Ahok, GNPF-MUI: Demi Tegaknya Supremasi Hukum

JAKARTA - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mendeklarasikan diri selaku lokomotif aksi unjuk rasa yang akan digelar 4 November 2016. Demo besar-besaran itu juga menuntut agar kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Cagub Petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera dituntaskan.

"GNPF-MUI menjadi lokomotif gerakan Aksi Damai Bela Islam pada 4 November nanti yang menuntut agar Gubernur DKI Ahok ditangkap, demi tegaknya supremasi hukum di NKRI serta demi rasa keadilan terhadap umat Islam seluruh Indonesia yang kecewa dengan pernyataannya," kata Ketua GNPF-MUI, KH Bachtiar Nasir dalam deklarasinya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016).

Bachtiar melanjutkan, GNPF-MUI menuntut agar Presiden Joko Widodo dapat berlaku adil dan tidak melindungi Ahok. GNPF-MUI juga menuntut, agar Presiden Jokowi tidak perlu khawatir aksi 4 November nanti sebagai 'people power'.

"Kepada penegak hukum, khususnya kepolisian agar tidak bersikap represif terhadap peserta dan tidak membendung peserta aksi yang datang dari penjuru nusantara," kata Bachtiar.

Demo 4 November itu akan dimulai setelah salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kemudian, massa melakukan long march dari Masjid Istiqlal ke Bareskrim Polri dan Balai Kota DKI Jakarta serta Patung Kuda. Kemudian melakukan orasi di depan Istana sampai delegasi dari GNPF-MUI selesai negosiasi dengan pihak Istana.

Bachtiar juga mengimbau, agar pendemo untuk tidak melakukan tindakan anarki dan merusak fasilitas umum. Jika ada tindakan kekerasan dan merusak fasilitas, silakan diproses secara hukum.

Adapun, dalam deklarasi ini dihadiri oleh seluruh pengurus GNPF-MUI. Di antaranya Habib Rizieq Syihab selaku Pembina GNPF-MUI, Bachtiar Nasir selaku Ketua, Misbahul Anam sebagai Wakil Ketua 1, Muhammad Zaitun sebagai Wakil Ketua 2, dan Munarman sebagai Panglima Lapangan.