alexametrics

Mengenang Bang Ali, Gubernur Legendaris Jakarta 1966-1977

Butuh Dana Besar, Bang Ali Legalkan Perjudian (Bagian-1)

loading...
Butuh Dana Besar, Bang Ali Legalkan Perjudian (Bagian-1)
Ali Sadikin. (istimewa)
A+ A-
JAKARTA indentik Bang Ali. Dan, Bang Ali adalah Jakarta. Itu tak lepas dari kepopuleran Letjen KKO Ali Sadikin saat memimpin Jakarta selama 11 tahun. Mulai 1966 hingga 1977.

Mewarisi Jakarta yang dikenal kampung besar yang kumuh, jorok, Bang Ali menyulapnya menjadi kota metropolitan seperti Jakarta saat ini tanpa bantuan pemerintah pusat sesen pun.

Tak banyak yang tahu saat Ali Sadikin dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta 28 April 1966, hanya mewarisi anggaran Pemprov DKI sebesar Rp66 juta. "Berapa anggaran belanja DKI," tanya Bang Ali keras-keras kepada Sapi’ie, kepala keuangan Pemprov Jakarta. "Ya sebegitu, Rp66 juta," jawab Sapi’ie.



"Apa sebegitu keseluruhannya," tanya Bang Ali lagi tak percaya. "Ya, Pak," jawab Sapi’ie. Bang Ali diam. Keheranan. "Masa Allah," guman Bang Ali. Sebab, dana itu habis untuk biaya rutin. "Mana dana untuk pelayanan dan pembangunan," guman Bang Ali.

Ditambah seabreg masalah yang dihadapi DKI sebagai ibukota RI. Mulai tingkat kemiskinan penduduknya yang akut, kehidupan warganya tersebar di kampung yang kumuh dan becek, sarana jalan yang terbatas, semrawutnya lalu lintas karena kekurangan angkutan umum, minimnya gedung sekolah SD sampai SMA, puskesmas hingga banyak anak berusia sekolah keluyuran di jalan.

Ditambah suasana politik nasional saling curiga setelah meletusnya G 30 S PKI 1965 yang langsung berpengaruh pada kinerja pegawai Pemprov DKI. Apalagi, Bang Ali dilantik Presiden Soekarno yang tak lama kemudian disingkirkan orde baru pimpinan Soeharto.

Belum lagi sempitnya ruang kerja pegawai pemprov hingga mereka bekerja dalam kondisi sesak dan uyel-uyelan dan terbatasnya peralatan kerja.

Itu yang diwarisi Ali Sadikin saat memimpin DKI Jakarta. Tapi, Bang Ali yang dikenal bertemperamen keras dan berpendirian kukuh emoh menyerah dengan kondisi di atas.

Itu lah mengapa Bung Karno memilih Bang Ali sebagai Gubernur untuk membereskan DKI Jakarta karena orangnya keras. Dan, itu diperlukan dalam memimpin kota Jakarta.

"Ada yang ditakuti dari Ali Sadikin. Apa itu? (Maksudnya, ada sesuatu pada diri Bang Ali ditakuti orang lain). Ali Sadikin itu orangnya keras. Dalam bahasa Belanda malah ada yang berkata , dia een koppige vent koppig," kata Bung Karno saat melantik Ali Sadikin.

"Saya kira dalam mengurus Jakarta Raya ini baik juga een betje koppigheid (sedikit keras kepala)," ujar Bung Karno seperti dalam buku, 'Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977' yang ditulis Ramadhan KH terbitan kelima tahun 1992.

Bung Karno memilih Bang Ali karena ingin menjadikan Jakarta sebagai kota pelabuhan yang pas dengan latar belakang Bang Ali pangkat Mayjen KKO.

Alasan lainnya, agar Bang Ali bisa melayani dengan baik para diplomat asing yang ditempatkan di Jakarta. Sebab, istri Bang Ali bernama Nani yang seorang dokter gigi pandai bergaul dengan para diplomat.

Terbukti, pilihan Bung Karno tepat. Bang Ali bisa menjawab dan memenuhi ambisi Bung Karno untuk menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan kelas dunia lewat tangan Ali Sadikin.

"Buat lah Jakarta ini sebagai kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Maka itu, Ali Sadikin, ini hari engkau bisa kenyang, besok engkau bisa lapar. Tapi, ada hal lain yang kau bawa ke alam baka. Yaitu, ingat lah nasional pride, barang-barang yang abadi," wejang Bung Karno. Dan, itu terus diingat Bang Ali dan terus berupaya mewujudkan obsesi Bung Karno terhadap kota Jakarta.

Setelah dilantik Bang Ali berfikir keras bagaimana menghasilkan pajak yang besar dalam waktu cepat untuk membiayai pembangunan sekolah, puskesmas, jalan. Berharap bantuan pusat nihil. Akhirnya, Bang Ali mengkonsultasikan aturan hukum terkait rencananya melegalkan judi kepada ahli hukum Pemprov DKI Djumadjitin.

"Ada Pak," jawab Djumadjitin. "Soal ijin judi, kekuasaan ada pada kepala daerah, sesuai perundang-undangan yang berlaku," terang Djumadjidin. Dari stafnya itu, Bang Ali tahu kalau gubernur pendahulunya Sumarno hendak memberlakukan pajak judi di DKI Jakarta. Hanya sungkan Bung Karno. "Saya akan menertibkan perjudian. Dari judi saya tarik pajak," kata Bang Ali tegas.

"Semua itu legal. Boleh. Ada UU nomor 11 tahun 1967 yang memungkinkan pemda memungut pajak atas ijin perjudian. Hanya gubernur lain tidak berani melakukan," terang Djumadjidin. Mendapat jawaban itu, Bang Ali dengan tegas mengaku akan mengambil resiko demi warga Jakarta. "Untuk keperluan rakyat Jakarta, saya berani," tegas Bang Ali.

Akhirnya Bang Ali mengggelar lelang terbuka untuk menentukan bandar judi dari keturunan China. Sebab, judi di kalangan orang China dianggap sebagai bagian budaya. Selain itu orang-orang yang boleh berjudi hanya keturunan China. Akhirnya, tender dimenangkan Apyang dan Yo Putshong untuk mengelola judi di wilayah Jakarta.

"Lebih baik disyahkan saja daripada dibiarkan liar karena Pemda tidak dapat pemasukan apa-apa," kata Bang Ali. Apalagi, saat itu banyak tempat perjudian liar di Jakarta dibekingi oknum ABRI.

Bang Ali pun menghadap pejabat Presiden Soeharto. Kedatanganya tidak minta persetujuan tapi, hanya sebatas melapor saja. Sebab, Bang Ali tidak mau memberatkan Soeharto. Begitu juga kepada DPRD Jakarta, Bang Ali, cukup memberitahukan saja, tidak minta persetujuan.

Pertimbangnnya sama, tidak mau memberatkan DPRD karena nanti pelegalan perjudian akan memicu protes masyarakat.

Kontan kebijakan Bang Ali melegalkan judi dan menarik pajak meski untuk membangun sekolah, puskesmas, jalan memicu protes kalangan agama dan tokoh masyarakat.

Kepada mereka yang tidak setuju Bang Ali hanya berujar, "Bapak-bapak, kalau masih mau tinggal di Jakarta sebaiknya menyiapkan helikopter. Karena semua jalan di Jakarta dibangun dari hasil pajak judi," katanya.

Meski diprotes keras, dan Bang Ali dijuluki ‘Gubernur Maksiat’ ; atau ‘Gubernur Lotto’, Bang Ali tak peduli dan jalan terus. Bang Ali tak peduli, baginya membangun sekolah, puskesmas, perbaikan jalan kumuh jauh lebih penting daripada sekadar menyoal pajak judi. Sebab, Jakarta saat itu darurat perlu penanganan segera. Sedangkan anggaran pemprop DKI minim, berharap bantuan pemerintah pusat nihil.

Terbukti gebrakan Ali Sadikin menarik pajak judi untuk selanjutnya dipakai membangun ribuan puskesmas, gedung sekolah, jalan rusak dan sarana lainnya berhasil.

Atas keberhasilannya menerapkan pajak judi, Bang Ali diundang beberapa kali Presiden Marcos ke Philipina untuk menceritakan kiat melegalkan judi untuk membangun Jakarta. Tak lama kemudian, Manila juga melegalkan perjudian belajar dari Jakarta. Tepatnya, Bang Ali Sadikin. (bersambung)
(ysw)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak