Kakanwil Kemenag DKI: Moderasi Beragama di Jakarta Harus Membumi
loading...
Kantor Wilayal (Kakanwil) Kementerian Agama DKI Jakarta menyebut moderasi beragama di Jakarta harus membumi. Foto: MPI/Dimas Choirul
A
A
A
JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta Cecep Khairul Anwar menyebut moderasi beragama di Jakarta harus membumi.
”Moderasi beragama di DKI Jakarta harus membumi, sehingga perbedaan-perbedaan dalam beragama itu adalah sebuah keniscayaan,” kata Cecep di Kantor Kemenag Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).
Cecep mengatakan, saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. Karena itu, DKI Jakarta harus menjadi barometer dalam hal kerukunan, sehingga dapat mencegah adanya politik identitas.
”Karena mau tidak mau DKI Jakarta merupakan barometer untuk seluruh provinsi. Ketika ada letupan kecil apapun, itu langsung tersebar secara nasional. Untuk itu Pak Sekjen (Kemenag) meminta kami supaya tidak terjadi letupan atau politik identitas,” ucapnya.
Cecep mengimbau kepada para ASN yang ada di lingkungan Kemenag DKI Jakarta untuk tidak ikut politik praktis. Bila ingin ikut, ASN tersebut mau tidak mau harus mengundurkan diri.
”Itu hak (pilihan ikut politik praktis) tetapi ketika dia masih jadi ASN dia terkena regulasi undang-undang,” pungkasnya.
”Moderasi beragama di DKI Jakarta harus membumi, sehingga perbedaan-perbedaan dalam beragama itu adalah sebuah keniscayaan,” kata Cecep di Kantor Kemenag Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).
Cecep mengatakan, saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik menjelang Pemilu 2024. Karena itu, DKI Jakarta harus menjadi barometer dalam hal kerukunan, sehingga dapat mencegah adanya politik identitas.
”Karena mau tidak mau DKI Jakarta merupakan barometer untuk seluruh provinsi. Ketika ada letupan kecil apapun, itu langsung tersebar secara nasional. Untuk itu Pak Sekjen (Kemenag) meminta kami supaya tidak terjadi letupan atau politik identitas,” ucapnya.
Cecep mengimbau kepada para ASN yang ada di lingkungan Kemenag DKI Jakarta untuk tidak ikut politik praktis. Bila ingin ikut, ASN tersebut mau tidak mau harus mengundurkan diri.
”Itu hak (pilihan ikut politik praktis) tetapi ketika dia masih jadi ASN dia terkena regulasi undang-undang,” pungkasnya.
(ams)
Explore More