Bentrok Sopir Taksi vs Ojek Online Akibat Ketidaktegasan Pemerintah

JAKARTA - Sikap tidak tegas pemerintah terkait keberadaan angkutan online menjadi pemicu bentrok antara sopir angkutan umum konvensional dengan pengemudi online.

Pengamat transportasi dari Universitas Tarumanegara Leksmono Suryo Putranto mengatakan, tidak ada yang mengira bila unjuk rasa sopir angkutan umum konvensional berujung pada konflik horizontal sesama pengemudi. Menurut Leksmono, ini merupakan dampak dari belum adanya sikap tegas pemerintah terhadap perkembangan angkutan beraplikasi.

"Konflik horizontal ini sudah lama terjadi. Konflik hari ini cermin dari ketidaktahanan para sopir. Pemerintah harus segera bersikap tegas," kata Leksmono saat dihubungi Sindonews, Selasa (22/3/2016).

Ketua Penelitian dan Pengembangan Dewan Transportasi Kota Jakarta (Libang DTKJ) itu menuturkan, hal yang mendasari konflik horizontal antar-pengemudi ini adalah ketidaksamaan tarif, bukan aplikasi. Sebab, sebelum adanya Uber, Grab dan sebagainya, sejumlah perusahaan taksi sudah mengadopsi aplikasi.

Artinya, kata dia, solusinya bukanlah menutup alikasi. Satu-satunya yang bisa dilakukan yakni menyamakan seluruh tarif, sehingga masyarakat tetap bisa diuntungkan.

"Pemerintah pusat atau daerah harus duduk bareng dengan Organda, Uber, Grab, dan sebagainya. Organda mengevaluasi tarif, ada yang dianggap kemahalan dipangkas. Uber, Grab dan sebagainya diberikan penawaran untuk menyamakan tarif yang telah dievaluasi. Kalau tidak mau ya larang Uber dan Grab beroperasi," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, tak terima sejumlah rekannya mendapatkan tindak kekerasan oleh oknum sopir taksi konvensional, puluhan pengemudi Go-Jek dan Grab Bike melakukan aksi sweeping di kawasan Taman Anggrek, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (22/3/2016) pagi.

Dalam aksinya, puluhan driver itu memberhentikan sejumlah pengendara angkutan umum baik mikrolet, angkutan umum, dan angkutan konvensional.(Baca: Rekannya Dipukuli, Pengemudi Go-Jek dan Grab Bike Sweeping Taksi)