Rano Ngotot Tangerang Raya Masuk Polda Banten

TANGERANG - Gubernur Banten Rano Karno tetap ngotot untuk mendukung penyatuan wilayah hukum Tangerang Raya masuk ke dalam Polda Banten yang sebelumnya di Polda Metro Jaya.

Padahal sebelumnya ada penolakan dari Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Ketua MUI Kabupaten Tangerang H Mohammad Ues Nawawi dan Bupati Tangerang A Zaki Iskandar. (Baca: Wali Kota hingga MUI Tangerang Kompak Tolak Usulan Rano Karno).

“Saya juga bingung, padahal tidak ada kepentingan provinsi, karena lebih di Internal Polri. Harus diketahui, kajian tentang penyatuan (wilayah hukum) sudah lama dilakukan oleh Polri. Bahkan Polri meminta dukungan kepada kita (Pemprov Banten) dan dewan, ini mestinya dipahami, memang harus digolkan,” kata Rano ditemui di Kota Serang, Selasa (29/9/2015)

Orang nomor satu di tanah 'Jawara' tersebut beralasan penyatuan wilayah hukum agar mempermudah koordinasi antar wilayah, karena saat ini sangatlah sulit dengan adanya wilayah hukum yang berbeda, padahal Tangerang Raya masuk di Provinsi Banten seharusnya berada di Polda Banten.

“Itu harus digolkan, jika menyatu tidak ada perubahan (plat nomor), Polres tak akan berganti, karena kalau jadi satu lebih bagus,” timpalnya.

Selain mengeluhkan adanya dua wilayah hukum kepolisian di Banten, pemeran Si Doel Anak Sekolahan ini juga mengeluhkan adanya dua Kodam di Banten yakni Kodam Siliwangi dan Kodam Jaya.

“Banten ini mempunyai 12 juta warga, dengan wilayah begitu besar, Lanal juga diperbesar, karena Banten masuk dalam ALKI 1, fokus pemerintah pusat luar biasa ke Banten, jadi infrastruktur juga perlu disiapkan oleh Banten,” tandasnya.