Skema Kampung Deret Era Jokowi Jadi Jurus DKI Benahi Permukiman Kumuh
loading...
Salah satu rumah yang bakal dibangun dalam program kampung deret. Foto: Dok/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov)DKI Jakartamelalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) bakal menggunakan skema kampung deret untuk membenahi kawasan kumuh . Diketahui masalah tata kota juga menjadi fokus di era kepemimpinan Penjabat (Pj) GubernurDKIJakarta Heru Budi Hartono.
"Jadi nanti sistemnya bukan rusunawa ya, tetapi lebih kepada kampung deret. Karena kan ini menata kampung kumuh," kata Kepala DPRKPDKI Sarjoko saat dikonfirmasi, Kamis 16 Februari 2023.
Kendati demikian, Sarjoko belum dapat memastikan jumlah permukiman kumuh yang akan dibenahi. Sebab, saat ini sedang dalam sinkronisasi data.
"Datanya baru disinkronkan. Jadi nanti kalau sudah diidentifikasi lokasi di mana, baru kami akan melakukan intervensi melalui perbaikan sarana prasarana umum, termasuk juga aspek sanitasinya, MCK, komunal, ataupun air bersihnya," katanya.
Lebih lanjut, Sarjoko menyebut untuk pendanaan pembangunan permukiman kumuh dapat menggunakan dana non-APBD maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi (SP3L).
"Ada beberapa pendekatan, kalau misalnya nanti aspek privat, tentu akan menggunakan dana non APBD, tapi kalau itu lahan punyaPemprovDKI, menggunakan dana APBD atau SP3L, mana yang memungkinkan," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) GubernurDKIJakarta Heru Budi Hartono mengatakan, anggaran pembenahan ratusan RWkumuhdi Ibu Kota tengah disiapkan berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan. Nantinya pembenahan akan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).
"Kalau terkait anggaran (pembenahan RWkumuh) sedang ditata nanti sinergi dengan CSR," ucap Heru kepada awak media di Jalan Inspeksi Kalimalang, Duren Sawit,JakartaTimur, Jumat 6 Januari 2023.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup SetdaDKI, Afan Adriansyah mengatakan pembenahan RWkumuhakan dilanjutkan kembali secara bertahap hingga 2026. "Jadi terkait perbaikan kampung ini akan dilanjutkan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi jangkauannya," ujar Afan.
"Jadi nanti sistemnya bukan rusunawa ya, tetapi lebih kepada kampung deret. Karena kan ini menata kampung kumuh," kata Kepala DPRKPDKI Sarjoko saat dikonfirmasi, Kamis 16 Februari 2023.
Kendati demikian, Sarjoko belum dapat memastikan jumlah permukiman kumuh yang akan dibenahi. Sebab, saat ini sedang dalam sinkronisasi data.
"Datanya baru disinkronkan. Jadi nanti kalau sudah diidentifikasi lokasi di mana, baru kami akan melakukan intervensi melalui perbaikan sarana prasarana umum, termasuk juga aspek sanitasinya, MCK, komunal, ataupun air bersihnya," katanya.
Lebih lanjut, Sarjoko menyebut untuk pendanaan pembangunan permukiman kumuh dapat menggunakan dana non-APBD maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi (SP3L).
"Ada beberapa pendekatan, kalau misalnya nanti aspek privat, tentu akan menggunakan dana non APBD, tapi kalau itu lahan punyaPemprovDKI, menggunakan dana APBD atau SP3L, mana yang memungkinkan," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Penjabat (Pj) GubernurDKIJakarta Heru Budi Hartono mengatakan, anggaran pembenahan ratusan RWkumuhdi Ibu Kota tengah disiapkan berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan. Nantinya pembenahan akan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).
"Kalau terkait anggaran (pembenahan RWkumuh) sedang ditata nanti sinergi dengan CSR," ucap Heru kepada awak media di Jalan Inspeksi Kalimalang, Duren Sawit,JakartaTimur, Jumat 6 Januari 2023.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup SetdaDKI, Afan Adriansyah mengatakan pembenahan RWkumuhakan dilanjutkan kembali secara bertahap hingga 2026. "Jadi terkait perbaikan kampung ini akan dilanjutkan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi jangkauannya," ujar Afan.
Lihat Juga :
