Anggota DPRD DKI Kenneth Nilai ERP Bakal Banyak Timbulkan Masalah Baru, Perlu Dikaji Mendalam

Kent mempertanyakan soal transparansi dalam penerimaan tarif ERP tersebut. Ia khawatir hal tersebut akan dijadikan lahan korupsi baru bagi sejumlah oknum yang memanfaatkan momen tersebut.

"Penerimaan tarif ERP ini harus transparan, jangan sampai nanti malah menjadi lahan korupsi baru, tolong jelaskan dan sampaikan ke publik untuk apa uang ini. Jadi peran serta kelibatan masyarakat juga harus ada dalam hal ini agar semua jelas dan transparan," lanjut Kent.

Oleh karena itu, Kent meminta kepada Pemprov DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Polda Metro Jaya agar mengkaji secara mendalam, mengenai peraturan ERP tersebut sebelum nantinya benar-benar diterapkan di Ibukota. Karena peraturan tersebut akan berdampak sistemik dalam keberlangsungan hidup di Jakarta.

Dalam menerapkan peraturan itu, bukan hanya pada aspek teknisnya, bukan pada aspek sekadar mengatur, tetapi perlu memperhatikan aspek sosiologis. Sebab hambatan penerapan ERP di Indonesia itu biasanya adalah masalah kultur atau budaya.

"Sebagai pemimpin kalau membuat kebijakan itu harus bisa melihat 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan terkait apa yang sudah kita kerjakan, karena hal itulah akan menjadi warisan buat anak dan cucu kita nanti. Jangan kebijakan satu gubernur sebelumnya nanti ganti gubernur baru tidak bisa digunakan lagi. Jangan seperti itu yang ujung ujungnya membuat kebijakan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja, dosa kita semua," ketus Kent.

Kent pun berharap Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dapat melakukan pengkajian kembali terkait penerapan ERP di 25 ruas tersebut. "Saya melihat Pak PJ Gubernur ini adalah orang baik. Saya berharap Pak Heru bisa mendengar aspirasi ini. Aspirasi yang saya sampaikan ini adalah kumpulan dari keluhan para warga dan saya harus sampaikan ke Pak Heru," pungkasnya.