Podcast Aksi Nyata Perindo: Pentingnya Edukasi Kaum Marginal
Minggu, 08 Januari 2023 - 18:47 WIB
Politikus Partai Perindo Agusman menjadi narasumber pada Podcast Aksi Nyata Perindo di Jakarta, Minggu (8/1/2023). Foto: YouTube Perindo
JAKARTA - Politikus Partai Perindo Agusman mengungkap pentingnya mengedukasi kaum marginal agar tetap mendapatkan hak dasar sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah sudah memiliki program di mana semua dapat hak dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
“Karena semua sudah tersedia masih ada sebagian warga belum teredukasi bagaimana mereka bisa memperjuangkan haknya,” ujar Agusman dalam Podcast Aksi Nyata Perindo melalui kanal YouTube Partai Perindo, Minggu (8/1/2023).
Edukasi yang dimaksud adalah agar masyarakat bisa mengetahui hak apa yang dimilikinya dalam program pemda di mana domisilinya tercantum sehingga seluruh program dari pemerintah bisa dinikmati.
Baca juga: Podcast Aksi Nyata: Pemuda Perindo Bagikan Tips Hadapi Resesi
“Misalnya, jika tidak ber-KTP Jakarta tidak akan bisa mengakses bantuan dari Pemprov DKI dalam hal program yang bersumber dari APBD. Nah, saya dan teman-teman mencoba memberikan pilihan, kalau misalnya warga marginal ingin mengakses bantuan dari Pemprov DKI maka tidak ada pilihan harus pindah KTP,” ungkapnya.
Menurut dia, dalam mengedukasi kini dibantu penggunaan akses informasi berbasis teknologi. “Namun, warga nggak semuanya punya handphone. Kalaupun punya nggak semuanya bisa menginputkan datanya. Nah itu yang harus dibantu kepada mereka,” katanya.
“Karena semua sudah tersedia masih ada sebagian warga belum teredukasi bagaimana mereka bisa memperjuangkan haknya,” ujar Agusman dalam Podcast Aksi Nyata Perindo melalui kanal YouTube Partai Perindo, Minggu (8/1/2023).
Edukasi yang dimaksud adalah agar masyarakat bisa mengetahui hak apa yang dimilikinya dalam program pemda di mana domisilinya tercantum sehingga seluruh program dari pemerintah bisa dinikmati.
Baca juga: Podcast Aksi Nyata: Pemuda Perindo Bagikan Tips Hadapi Resesi
“Misalnya, jika tidak ber-KTP Jakarta tidak akan bisa mengakses bantuan dari Pemprov DKI dalam hal program yang bersumber dari APBD. Nah, saya dan teman-teman mencoba memberikan pilihan, kalau misalnya warga marginal ingin mengakses bantuan dari Pemprov DKI maka tidak ada pilihan harus pindah KTP,” ungkapnya.
Menurut dia, dalam mengedukasi kini dibantu penggunaan akses informasi berbasis teknologi. “Namun, warga nggak semuanya punya handphone. Kalaupun punya nggak semuanya bisa menginputkan datanya. Nah itu yang harus dibantu kepada mereka,” katanya.
(jon)
tulis komentar anda