Ini Langkah DKI Jaga Stabilitas Pasokan Harga Pangan Jelang Nataru
Jum'at, 18 November 2022 - 00:00 WIB
JAKARTA - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) berusaha untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya bahan pokok menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) mendatang.
Kepala Dinas DKPKP Suharini Eliawati mengatakan akan memastikan ketersediaan pangan melalui peran BUMD pangan.
”Memastikan ketersediaan pangan melalui optimalisasi peran BUMD Pangan (PT. Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya) melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD),” ucap Eli, Kamis (17/11/2022).
Eli menambahkan Pemprov DKI juga akan mengoptimalkan program pendistribusian pangan bersubsidi. Selain itu, pendistribusian pangan yang dikelola Perumda Pasar Jaya lima wilayah kota dan satu kabupaten perlu di optimalisasi.
”Melaksanakan program pendistribusian Pangan Bersubsidi bagi 1.1 juta Masyarakat Tertentu. Optimasiliasi titik distribusi pangan yang dikelola Perumda Pasar Jaya di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten,” ujar Eli.
Eli juga berencana menggelar bazar pangan atau pasar murah di Rusun, RPTRA, kelurahan, kecamatan dan walikota yang diselenggarakan oleh PT Food Station, Perumda Pasar Jaya dan Bulog.
Pemprov DKI juga bakal menggandeng Polda Metro Jaya untuk melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian pangan. Selain itu, Eli menyebut terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat guna memastikan stabilisasi ketersediaan dan harga pangan.
”Bersama Polda Metro Jaya terkait kegiatan pengawasan penyediaan serta pendistribusian pangan serta penegakan hukum terkait pelangggaran yang terjadi. Koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan stabilisasi ketersediaan dan harga pangan,” tuturnya.
Sebagai informasi harga komoditas bahan pokok berdasar informasi pangan Jakarta pada Kamis (17/11) terjadi kenaikan harga, namun relatif tidak tinggi.
Harga minyak goreng Rp14.627/kg, cabe merah besar Rp43.022/kg naik Rp422, cabe rawit merah Rp42.276/kg naik Rp1.212, bawang putih Rp29.000/kg naik Rp21, ayam broiler Rp38.088/ekor naik Rp155, dan telur ayam Rp27.829/kg naik Rp42.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
Kepala Dinas DKPKP Suharini Eliawati mengatakan akan memastikan ketersediaan pangan melalui peran BUMD pangan.
”Memastikan ketersediaan pangan melalui optimalisasi peran BUMD Pangan (PT. Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya) melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD),” ucap Eli, Kamis (17/11/2022).
Eli menambahkan Pemprov DKI juga akan mengoptimalkan program pendistribusian pangan bersubsidi. Selain itu, pendistribusian pangan yang dikelola Perumda Pasar Jaya lima wilayah kota dan satu kabupaten perlu di optimalisasi.
”Melaksanakan program pendistribusian Pangan Bersubsidi bagi 1.1 juta Masyarakat Tertentu. Optimasiliasi titik distribusi pangan yang dikelola Perumda Pasar Jaya di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten,” ujar Eli.
Eli juga berencana menggelar bazar pangan atau pasar murah di Rusun, RPTRA, kelurahan, kecamatan dan walikota yang diselenggarakan oleh PT Food Station, Perumda Pasar Jaya dan Bulog.
Pemprov DKI juga bakal menggandeng Polda Metro Jaya untuk melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian pangan. Selain itu, Eli menyebut terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat guna memastikan stabilisasi ketersediaan dan harga pangan.
”Bersama Polda Metro Jaya terkait kegiatan pengawasan penyediaan serta pendistribusian pangan serta penegakan hukum terkait pelangggaran yang terjadi. Koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan stabilisasi ketersediaan dan harga pangan,” tuturnya.
Sebagai informasi harga komoditas bahan pokok berdasar informasi pangan Jakarta pada Kamis (17/11) terjadi kenaikan harga, namun relatif tidak tinggi.
Harga minyak goreng Rp14.627/kg, cabe merah besar Rp43.022/kg naik Rp422, cabe rawit merah Rp42.276/kg naik Rp1.212, bawang putih Rp29.000/kg naik Rp21, ayam broiler Rp38.088/ekor naik Rp155, dan telur ayam Rp27.829/kg naik Rp42.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(ams)
tulis komentar anda