Wujudkan Kesetaraan, Pemprov DKI Dorong Pansus Aset dan Pendidikan
Rabu, 20 April 2022 - 15:26 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza).Foto/MPI/Dok
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mendorong DPRD DKI membentuk pansus aset dan pendidikan .Ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan sosial di Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, saat ini aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta banyak yang belum disertifikasi.
"Kita semua ingin agar semua aset di Jakarta bisa teridentifikasi secara jelas dan baik, terdata masuk dalam sebuah sistem. Bisa dijaga, dirawat, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum masyarakat banyak untuk pembangunan kota Jakarta," kata Ariza usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/4/2022).
Pemprov DKI, melalui Badan Aset Daerah terus berupaya segera mungkin bersama BPN mengidentifikasi, mengukur dan sebagainya serta melakukan sertifikasi.
"Disampingnya bantuan percepatan sertifikasi bagi masyarakat kecil. Kita ingin aset-aset di Jakarta ini ada keadilan penggunaannya, pembagiannya antara Pemprov DKI dengan swasta," ujarnya.
Selain pansus aset, Ariza menuturkan, Pemprov mendorong dibentuknya pansus pendidikan. Pasalnya, Pemprov DKI ke depan menginginkan agar pendidikan di Jakarta tidak hanya sekolah negeri yang mendapatkan perhatian dari pemerintah.
"Kami juga berharap sekolah swasta mendapatkan kesetaraan, mendapatkan dukungan dana dan fasilitas. Kita ingin sekolah swasta memiliki dukungan yang baik terkait kualitas SDM, sarana prasarana, kurikulum dan sebagainya," tuturnya.
Ariza melanjutkan, sekolah swasta tertentu ada yang di atas rata-rata sekolah negeri, tetapi tidak sedikit ada sekolah swasta yang kualitasnya di bawah sekolah negeri.
"Kita ingin mendorong sekolah-sekolah ini agar bisa kedepan lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bentuk komitmen kita untuk memajukan bangsa dan negara," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Misan Samsuri mengatakan, ada beberapa hal yang mendorong dibentuknya panitia khusus (Pansus) pendidikan.
"Ada beberapa persoalan kesetaraan antara sekolah swasta dan negeri. Di situ hendak kita buat persamaan. Di sekolah negeri fasilitas sudah cukup, kalau di swasta ada banyak yang masih kurang, itu akan kita setarakan untuk pendidikan di Jakarta," kata Misan Samsuri.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, saat ini aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta banyak yang belum disertifikasi.
"Kita semua ingin agar semua aset di Jakarta bisa teridentifikasi secara jelas dan baik, terdata masuk dalam sebuah sistem. Bisa dijaga, dirawat, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum masyarakat banyak untuk pembangunan kota Jakarta," kata Ariza usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/4/2022).
Pemprov DKI, melalui Badan Aset Daerah terus berupaya segera mungkin bersama BPN mengidentifikasi, mengukur dan sebagainya serta melakukan sertifikasi.
"Disampingnya bantuan percepatan sertifikasi bagi masyarakat kecil. Kita ingin aset-aset di Jakarta ini ada keadilan penggunaannya, pembagiannya antara Pemprov DKI dengan swasta," ujarnya.
Baca Juga
Selain pansus aset, Ariza menuturkan, Pemprov mendorong dibentuknya pansus pendidikan. Pasalnya, Pemprov DKI ke depan menginginkan agar pendidikan di Jakarta tidak hanya sekolah negeri yang mendapatkan perhatian dari pemerintah.
"Kami juga berharap sekolah swasta mendapatkan kesetaraan, mendapatkan dukungan dana dan fasilitas. Kita ingin sekolah swasta memiliki dukungan yang baik terkait kualitas SDM, sarana prasarana, kurikulum dan sebagainya," tuturnya.
Ariza melanjutkan, sekolah swasta tertentu ada yang di atas rata-rata sekolah negeri, tetapi tidak sedikit ada sekolah swasta yang kualitasnya di bawah sekolah negeri.
"Kita ingin mendorong sekolah-sekolah ini agar bisa kedepan lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bentuk komitmen kita untuk memajukan bangsa dan negara," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, Misan Samsuri mengatakan, ada beberapa hal yang mendorong dibentuknya panitia khusus (Pansus) pendidikan.
"Ada beberapa persoalan kesetaraan antara sekolah swasta dan negeri. Di situ hendak kita buat persamaan. Di sekolah negeri fasilitas sudah cukup, kalau di swasta ada banyak yang masih kurang, itu akan kita setarakan untuk pendidikan di Jakarta," kata Misan Samsuri.
(hab)
tulis komentar anda