Selama PKM, 75 Persen ASN di Jakarta Utara WFH
Rabu, 13 Januari 2021 - 18:15 WIB
Pemkot Jakarta Utara memastikan pembatasan jumlah pegawai yang bertugas selama masa pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) pada 11-25 Januari 2021. Foto: SINDOnews/Yohannes Tobin
JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara memastikan pembatasan jumlah pegawai yang bertugas di tingkat kantor wali kota, kecamatan, hingga kelurahan, selama masa pembatasan kegiatan masyarakat (PKM ) pada 11-25 Januari 2021.
Baca juga: Staf Dinas Pendidikan Tangsel Meninggal karena Covid-19, Layanan Administrasi Tutup Sementara
Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan, hanya 25 persen dari keseluruhan pegawai yang bertugas di kantor atau work from office (WFO), mulai dari kantor wali kota hingga kelurahan. Sementara pegawai lainnya bertugas dari rumah (work from home (WFH).
"Terkait aturan PSBB kami menerapkan sistem pembatasan pegawai di kantor pemerintahan di Jakarta Utara. Jadi sebagian pegawai ada yang WFO dan sebagian lagi WFH," kata Ali saat dikonfirmasi Rabu (13/1/2021).
Meski begitu, pengaturan jam kerja pegawai ini diatur oleh masing-masing kepala bagian atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Pengaturan disesuaikan dengan beban tugas dan jumlah pegawai yang dimiliki.
Baca juga: Ini Jenis Masker yang Bisa Dipakai demi Mendukung PSBB Ketat Jakarta
"Kalau memang tugasnya di lapangan, pengaturan tidak serta-merta 25 persen. Apalagi tugas pelayanan yang sifatnya harus melekat di masyarakat, seperti petugas kesehatan, damkar, atau petugas lain yang tidak dapat dikerjakan dari rumah" jelasnya.
Sementara itu, Kepala Suku Badan Kepegawaian Pemkot Kota Jakarta Utara Mardi Dwi menerangkan, aturan pembatasan jumlah pegawai ini merujuk pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021.
Dimana pengawasan kerja dilakukan secara berjenjang mulai dari atasan langsung baik harian, mingguan atau pun bulanan. Begitu pun hasil pekerjaan yang dikirim melalui media elektronik selama bekerja dari rumah.
"Pengaturannya merujuk pada aturan yang berlaku saat ini. Begitu pun pengawasan yang tetap dikoreksi atasan langsung setiap harinya sesuai dengan ketentuan masing-masing bagian atau kepala UKPD," tutupnya.
Baca juga: Staf Dinas Pendidikan Tangsel Meninggal karena Covid-19, Layanan Administrasi Tutup Sementara
Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan, hanya 25 persen dari keseluruhan pegawai yang bertugas di kantor atau work from office (WFO), mulai dari kantor wali kota hingga kelurahan. Sementara pegawai lainnya bertugas dari rumah (work from home (WFH).
"Terkait aturan PSBB kami menerapkan sistem pembatasan pegawai di kantor pemerintahan di Jakarta Utara. Jadi sebagian pegawai ada yang WFO dan sebagian lagi WFH," kata Ali saat dikonfirmasi Rabu (13/1/2021).
Meski begitu, pengaturan jam kerja pegawai ini diatur oleh masing-masing kepala bagian atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Pengaturan disesuaikan dengan beban tugas dan jumlah pegawai yang dimiliki.
Baca juga: Ini Jenis Masker yang Bisa Dipakai demi Mendukung PSBB Ketat Jakarta
"Kalau memang tugasnya di lapangan, pengaturan tidak serta-merta 25 persen. Apalagi tugas pelayanan yang sifatnya harus melekat di masyarakat, seperti petugas kesehatan, damkar, atau petugas lain yang tidak dapat dikerjakan dari rumah" jelasnya.
Sementara itu, Kepala Suku Badan Kepegawaian Pemkot Kota Jakarta Utara Mardi Dwi menerangkan, aturan pembatasan jumlah pegawai ini merujuk pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2021.
Dimana pengawasan kerja dilakukan secara berjenjang mulai dari atasan langsung baik harian, mingguan atau pun bulanan. Begitu pun hasil pekerjaan yang dikirim melalui media elektronik selama bekerja dari rumah.
"Pengaturannya merujuk pada aturan yang berlaku saat ini. Begitu pun pengawasan yang tetap dikoreksi atasan langsung setiap harinya sesuai dengan ketentuan masing-masing bagian atau kepala UKPD," tutupnya.
(thm)
Lihat Juga :
tulis komentar anda