Kebijakan Anies Baswedan Soal Penanganan Covid-19 Dinilai Sejalan dengan Pemerintah Pusat
Kamis, 19 November 2020 - 22:13 WIB
Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal penanganan virus corona dinilai sudah sejalan dengan pemerintah pusat.Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
JAKARTA - Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani wabah Corona sudah sejalan dengan Presiden Jokowi . Di mana, Anies lebih mengutamakan keselamatan warga dan keseimbangan ekonomi.
Ketua Rekan Indonesia Agung Nugroho menilai, banyak daerah yang tidak patuh dengan Presiden Jokowi soal kebijakan Corona . Dari 33 provinsi, hanya ada beberapa daerah yang kebijakannya sejalan dengan pemerintah pusat. "Hasil analisa dan pengamatan Rekan Indonesia, dari 33 provinsi, masih banyak kebijakan Presiden Jokowi yang tidak dijalankan ke bawah terkait kesehatan dalam memutus mata rantai Corona," kata Agung dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews pada Kamis (19/11/2020).
Menurut Agung, hanya ada beberapa daerah saja yang sinkron kebijakan kesehatan soal Corona dengan pemerintah pusat. Misalnya, soal isolasi mandiri, ketersedian rumah sakit dan penerapan PSBB. (Baca: Pasca-kerumunan Kegiatan Habib Rizieq, Pemkab Bogor Gelar Rapid dan Swab Test di Megamendung)
Jakarta, lanjut Agung, terbilang paling sempurna dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat. "Artinya parameter Jakarta jelas. Baik jumlah pasien tertular, korban meninggal dan pasien yang sembuh," ujarnya.
Agung menilai, kebijakan Presiden Jokowi banyak tidak terlaksana di Jawa Barat dan Jawa Tengah. "Ini harus segera dibenahi agar kebijakan daerah bisa sejalan dengan Jokowi," ucapnya.
Agung menuturkan, langkah-langkah Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan patut diapresiasi. Kebijakan Anies Baswedan dalam penerapan PSBB ketat di DKI adalah bagian dari upaya menyelamatkan warga DKI dari penularan covid-19 sehingga dapat terus hidup sehat, dan ketika warga DKI tetap sehat maka perekonomian pun akan juga membaik. "Dan kita sangat beruntung memiliki dua pemimpin yang fokus kerjanya di tengah pandemik covid-19 pada kesehatan warga," tuturnya.
Ketua Rekan Indonesia Agung Nugroho menilai, banyak daerah yang tidak patuh dengan Presiden Jokowi soal kebijakan Corona . Dari 33 provinsi, hanya ada beberapa daerah yang kebijakannya sejalan dengan pemerintah pusat. "Hasil analisa dan pengamatan Rekan Indonesia, dari 33 provinsi, masih banyak kebijakan Presiden Jokowi yang tidak dijalankan ke bawah terkait kesehatan dalam memutus mata rantai Corona," kata Agung dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews pada Kamis (19/11/2020).
Menurut Agung, hanya ada beberapa daerah saja yang sinkron kebijakan kesehatan soal Corona dengan pemerintah pusat. Misalnya, soal isolasi mandiri, ketersedian rumah sakit dan penerapan PSBB. (Baca: Pasca-kerumunan Kegiatan Habib Rizieq, Pemkab Bogor Gelar Rapid dan Swab Test di Megamendung)
Jakarta, lanjut Agung, terbilang paling sempurna dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat. "Artinya parameter Jakarta jelas. Baik jumlah pasien tertular, korban meninggal dan pasien yang sembuh," ujarnya.
Agung menilai, kebijakan Presiden Jokowi banyak tidak terlaksana di Jawa Barat dan Jawa Tengah. "Ini harus segera dibenahi agar kebijakan daerah bisa sejalan dengan Jokowi," ucapnya.
Agung menuturkan, langkah-langkah Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Baswedan patut diapresiasi. Kebijakan Anies Baswedan dalam penerapan PSBB ketat di DKI adalah bagian dari upaya menyelamatkan warga DKI dari penularan covid-19 sehingga dapat terus hidup sehat, dan ketika warga DKI tetap sehat maka perekonomian pun akan juga membaik. "Dan kita sangat beruntung memiliki dua pemimpin yang fokus kerjanya di tengah pandemik covid-19 pada kesehatan warga," tuturnya.
(hab)
tulis komentar anda