Banjir Jadi Prioritas Kegiatan Anggaran DKI 2021
Kamis, 12 November 2020 - 07:05 WIB
Pengendalian banjir dipastikan menjadi prioritas dalam kegiatan anggaran 2021. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Pembahasan APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 dan APBD 2021 masih dibahas di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pengendalian banjir dipastikan menjadi prioritas dalam kegiatan anggaran 2021.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, dua anggaran masih dibahas di masing-masing komisi. Bila melihat postur anggaran banjir 2021, Pemprov DKI baru serius mengendalikan banjir lantaran mayoritas digunakan untuk pembangunan infrastruktur banjir. (Baca juga: Pansus Banjir DPRD DKI Bawa 5 Pesan Tri Rismaharini untuk Atasi Banjir Jakarta)
Dengan begitu, dampak pengurangan banjir baru bisa dirasakan paling cepat sekitar dua sampai tiga tahun lagi. Dia meminta warga terus diberikan infromasi secara terbuka mengenai kondisi hujan agar mereka bisa mengantisipasi banjir.
"Pemprov baru mulai kerja serius atasi banjir tahun depan karena mungkin juga Pemprov akhirnya sadar belajar dari banjir awal 2020," ujar Zita, Rabu (11/11/2020).
Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir, dia mengingatkan anggaran harus difokuskan pada infrastruktur yang dampaknya dapat meningkatkan kapasitas daya tampung air.
Seperti diketahui, kapasitas kali atau sungai eksisting yang ada hanya menampung 950 m3 per detik. Sedangkan rata-rata banjir tahunan debit airnya mencapai 2.100-2.650 m3 per detik. Bahkan, awal 2020 mencapai 3.389 m3 per detik. (Baca juga: Anies Perkirakan Banjir Jakarta Datang Pukul 02.00 WIB)
Kemudian, politikus PAN itu juga meminta Pemprov DKI meningkatkan lahan hijau dan serapan air. Dia meyakini Pemprov sangat mengetahui jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) hanya 9,98 persen, padahal hanya dibutuhkan untuk menyerap air di DKI sebesar 30 persen.
"Mau mengandalkan sumur resapan yang nyatanya baru dibangun 1.772 titik dari 1,8 juta titik yang dibutuhkan. Tentu itu hal yang mustahil untuk menghilangkan genangan dalam 6 jam," ujar Zita.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, dua anggaran masih dibahas di masing-masing komisi. Bila melihat postur anggaran banjir 2021, Pemprov DKI baru serius mengendalikan banjir lantaran mayoritas digunakan untuk pembangunan infrastruktur banjir. (Baca juga: Pansus Banjir DPRD DKI Bawa 5 Pesan Tri Rismaharini untuk Atasi Banjir Jakarta)
Dengan begitu, dampak pengurangan banjir baru bisa dirasakan paling cepat sekitar dua sampai tiga tahun lagi. Dia meminta warga terus diberikan infromasi secara terbuka mengenai kondisi hujan agar mereka bisa mengantisipasi banjir.
"Pemprov baru mulai kerja serius atasi banjir tahun depan karena mungkin juga Pemprov akhirnya sadar belajar dari banjir awal 2020," ujar Zita, Rabu (11/11/2020).
Sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir, dia mengingatkan anggaran harus difokuskan pada infrastruktur yang dampaknya dapat meningkatkan kapasitas daya tampung air.
Seperti diketahui, kapasitas kali atau sungai eksisting yang ada hanya menampung 950 m3 per detik. Sedangkan rata-rata banjir tahunan debit airnya mencapai 2.100-2.650 m3 per detik. Bahkan, awal 2020 mencapai 3.389 m3 per detik. (Baca juga: Anies Perkirakan Banjir Jakarta Datang Pukul 02.00 WIB)
Kemudian, politikus PAN itu juga meminta Pemprov DKI meningkatkan lahan hijau dan serapan air. Dia meyakini Pemprov sangat mengetahui jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) hanya 9,98 persen, padahal hanya dibutuhkan untuk menyerap air di DKI sebesar 30 persen.
"Mau mengandalkan sumur resapan yang nyatanya baru dibangun 1.772 titik dari 1,8 juta titik yang dibutuhkan. Tentu itu hal yang mustahil untuk menghilangkan genangan dalam 6 jam," ujar Zita.
(jon)
tulis komentar anda