DKI Ingin Serahkan Pengelolaan LRT ke Swasta, PDIP Curiga Ada Deal Lain

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkan pengelolaan Light Rail Transit (LRT) Jakarta kepada perusahaan swasta. Penyerahan tersebut melalui kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta , Gilbert Simanjuntak mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berencana merombak sejumlah rute LRT yang akan digarap saat ini. Menurutnya, hal ini terkuak ketika Dinas Perhubungan DKI melakukan pemaparan proyek ini kepada DPRD DKI pada 22 Oktober 2020 lalu.

"Di dalam paparan Dinas Perhubungan, Gubernur Anies mengurangi alokasi rute LRT yang akan dikelola oleh Pemprov DKI dari 100 kilometer menjadi 23,2 km," kata Gilbert kepada wartawan Minggu (1/11/2020).



Gilbert menjelaskan, rute yang hendak diubah Anies Baswedan adalah Kelapa Gading–Jakarta International Stadium (JIS) 8,2 km, Kelapa Gading–Velodrome 5,8 km, Velodrome–Klender 4,1 km, dan Klender–Pondok Bambu–Halim 5,2 km. (Baca: Kaget Distop Polisi, Abang Angkot: Kirain Ditilang, Malah Dikasih Beras)

Selain itu, Anies akan menyerahkan rute Pulo Gebang–Joglo sepanjang 32,8 km kepada pihak swasta melalui skema KPDBU. Rute ini akan melalui Jalan Jend. Basuki Rahmat, Kampung Melayu, Jalan Prof. Dr. Satrio, Pejompongan, Palmerah, Bundaran Senayan, Permata Hijau, dan berakhir di Joglo.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, pihaknya menolak rencana perubahan rute tersebut. Sebab, kata dia, hal ini hanya merugikan Pemprov DKI Jakarta. Dia mempertanyakan alasan Gubernur Anies menyerahkan sebagian besar pengelolaan moda transportasi ini kepada swasta.

“Kenapa harus kasih ke swasta? Apakah karena biaya? APBD di pemerintahan sebelumnya lebih kecil, tapi bisa membangun depo dan jalur LRT," ujarnya. (Baca: Megawati Kritik Milenial, Mengarah ke Stafsus Presiden?)

Dia menduga antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta sudah ada kesepakatan tertentu yang sebetulnya tidak membawa keuntungan apa-apa buat pemerintah. Justru sebaliknya yang meraup untung besar adalah swasta."Jadi, ini bukan karena APBD tidak cukup, namun sepertinya ada deal-deal lain yang kita tidak tahu," pungkasnya.