DKI Petakan Lokasi untuk Program Naturalisasi dan Normalisasi Kali
Selasa, 20 Oktober 2020 - 20:02 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.Foto/SINDOnews/Dok
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta masih memetakan lokasi untuk program naturalisasi dan normalisasi kali dan sungai di Jakarta. Kedua program pengendalian banjir tersebut akan dikerjakan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, Pemerintah Pusat dengan kewenangan mengelola 13 sungai yang melintas di Jakarta memiliki program normalisasi. Sementara, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki program naturalisasi.
Menurut Ariza, kedua program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Terpenting, bisa diintegrasikan dengan baik. (Baca: Tembok PT Khong Guan Roboh, Warga Ciracas Korban Banjir Tuntut Ganti Rugi)
"Tugas kita memastikan mana yang harus diterapkan dengan program normalisasi dan mana yang dengan program naturalisasi," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/10/2020)
Ariza tidak menjelaskan secara detail bagaimana dan dimana program naturalisasi yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan. Namun dia memastikan bahwa semua program pengendalian banjir akan diintegrasikan. Dia pun berterimakasih kepada Pemerintah Pusat yang telah membangun dua waduk di Ciawi dan Cimahi, Jawa Barat sebagai langkah pengendalian banjir dari hulu.
"Masih banyak tugas kita, ada 13 sungai. Prinsipnya semua punya program baik yang penting tinggal kita akomodir dan mensinergikan dengan baik," pungkasnya.
Program naturalisasi sungai merupakan program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengendalikan banjir Jakarta. Naturalisasi sendiri merupakan penataan bantaran sungai yang lebih ramah lingkungan. Konsep naturalisasi memperlebar sungai dengan mengikuti bentuk alur sungai.
Sedangkan normalisasi adalah yakni mengembalikan bentuk sungai sesuai dengan peruntukan serta bentuk awalnya. Sayangnya, sejak memimpin DKI pada 2017 lalu, naturalisasi belum berjalan maksimal dan banjir masih menghantui warga bantaran kali.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, Pemerintah Pusat dengan kewenangan mengelola 13 sungai yang melintas di Jakarta memiliki program normalisasi. Sementara, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki program naturalisasi.
Menurut Ariza, kedua program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Terpenting, bisa diintegrasikan dengan baik. (Baca: Tembok PT Khong Guan Roboh, Warga Ciracas Korban Banjir Tuntut Ganti Rugi)
"Tugas kita memastikan mana yang harus diterapkan dengan program normalisasi dan mana yang dengan program naturalisasi," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/10/2020)
Ariza tidak menjelaskan secara detail bagaimana dan dimana program naturalisasi yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta akan dilakukan. Namun dia memastikan bahwa semua program pengendalian banjir akan diintegrasikan. Dia pun berterimakasih kepada Pemerintah Pusat yang telah membangun dua waduk di Ciawi dan Cimahi, Jawa Barat sebagai langkah pengendalian banjir dari hulu.
"Masih banyak tugas kita, ada 13 sungai. Prinsipnya semua punya program baik yang penting tinggal kita akomodir dan mensinergikan dengan baik," pungkasnya.
Program naturalisasi sungai merupakan program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengendalikan banjir Jakarta. Naturalisasi sendiri merupakan penataan bantaran sungai yang lebih ramah lingkungan. Konsep naturalisasi memperlebar sungai dengan mengikuti bentuk alur sungai.
Sedangkan normalisasi adalah yakni mengembalikan bentuk sungai sesuai dengan peruntukan serta bentuk awalnya. Sayangnya, sejak memimpin DKI pada 2017 lalu, naturalisasi belum berjalan maksimal dan banjir masih menghantui warga bantaran kali.
(hab)
tulis komentar anda