Kendalikan Pandemi di Jakarta, DKI Gencar Lakukan Tes Massa
Selasa, 28 Juli 2020 - 15:28 WIB
Tes massal terus dilakukan guna mengendalikan pandemi Covid-19 di Ibu Kota Jakarta. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
JAKARTA - Senator Jakarta Fahira Idris mendukung penuh langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan terus meningkatkan jumlah tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Langkah ini sangat strategi sebagai fase penting yang harus ditempuh untuk mengendalikan pandemi Covid-19.
Di banyak negara dunia, melandainya kurva positif dan transmisi virus dapat dikendikan didahului dengan melakukan tes massal yang dilanjutkan dengan pelacakan dan tindakan medis mulai isolasi mandiri di bawah pengawasan tenaga kesehatan atau mendapat perawatan di rumah sakit sehingga penyebaran virus bisa dihentikan.
Fahira mengungkapkan, melonjaknya temuan kasus positif Covid-19 di Jakarta dalam beberapa hari terakhir menandakan Pemprov DKI Jakarta bekerja dan terus melakukan terobosan untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Sebagai daerah episenter, peningkatan jumlah testing dengan metode active case finding (tes PCR tidak hanya dilakukan terhadap pasien di rumah sakit atau yang datang ke rumah sakit karena ada keluhan, tetapi Pemrpov DKI melalui puskesmas pro aktif melakukan tes Covid-19 ke komunitas atau orang yang kemungkinan besar punya potensi tertular) yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan medis menjadi strategi yang harus dilakukan untuk memetakan kondisi Jakarta sesungguhnya. Tanpa tahu sebesar apa transmisi penyebaran di sebuah daerah, mustahil pemerintah di daerah tersebut bisa memformulasikan strategi dan kebijakan untuk mengendalikan pandemi.
“Tes massal satu-satunya cara kendalikan pandemi dan Jakarta sedang lakukan itu. Bahkan saat ini tes yang dilakukan di Jakarta hampir 4 kali lipat standar yang dianjurkan WHO. Lonjakan kasus yang didahului tes massal dengan metode active case finding menandakan Pemprov DKI sedang bekerja mengendalikan pandemi ini,” tukas Fahira Idris di Jakarta, Selasa (28/7/2020).
Jadi, menurut Fahira, tidak tepat memandang lonjakan kasus di Jakarta sebagai sebuah kegagalan karena ini justru fase yang harus dilewati untuk mengendalikan pandemi. Lonjakan kasus ini menjadi cara untuk mengunci penyebaran virus termasuk dari Orang Tanpa Gejela (OTG). (Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 Tembus Angka 100 Ribu)
Ini karena dari kasus yang temukan, Pemprov DKI Jakarta melakukan pelacakan, peningkatan komunikasi publik (tidak menutup-nutupi jumlah kasus) dan penggunaan teknologi informasi (aplikasi Jakarta Sehat) yang disertai kesiapan layanan kesehatan. Dengan berbagai strategi ini, penyebaran virus bisa dicegah agar tidak meluas.
“Saran saya untuk kepala daerah lain terutama kota-kota besar, lakukan tes massal seperti yang dilakukan DKI. Tes massal itu satu-satu cara untuk mengetahui kondisi sesungguhnya daerah Anda seperti apa. Jangan mengurangi atau melambatkan jumlah tes hanya untuk memberikan kesan ke publik bahwa kasus positif di daerah Anda turun karena ini bisa menjadi ‘bom waktu’ yang berbahaya bagi warga. Dalam konteks nasional, apa yang dilakukan DKI juga bisa dijadikan rujukan bagi Pemerintah Pusat untuk mengendalikan pandemi ini di semua daerah” tegas anggota DPD RI ini.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
Di banyak negara dunia, melandainya kurva positif dan transmisi virus dapat dikendikan didahului dengan melakukan tes massal yang dilanjutkan dengan pelacakan dan tindakan medis mulai isolasi mandiri di bawah pengawasan tenaga kesehatan atau mendapat perawatan di rumah sakit sehingga penyebaran virus bisa dihentikan.
Fahira mengungkapkan, melonjaknya temuan kasus positif Covid-19 di Jakarta dalam beberapa hari terakhir menandakan Pemprov DKI Jakarta bekerja dan terus melakukan terobosan untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Sebagai daerah episenter, peningkatan jumlah testing dengan metode active case finding (tes PCR tidak hanya dilakukan terhadap pasien di rumah sakit atau yang datang ke rumah sakit karena ada keluhan, tetapi Pemrpov DKI melalui puskesmas pro aktif melakukan tes Covid-19 ke komunitas atau orang yang kemungkinan besar punya potensi tertular) yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan medis menjadi strategi yang harus dilakukan untuk memetakan kondisi Jakarta sesungguhnya. Tanpa tahu sebesar apa transmisi penyebaran di sebuah daerah, mustahil pemerintah di daerah tersebut bisa memformulasikan strategi dan kebijakan untuk mengendalikan pandemi.
“Tes massal satu-satunya cara kendalikan pandemi dan Jakarta sedang lakukan itu. Bahkan saat ini tes yang dilakukan di Jakarta hampir 4 kali lipat standar yang dianjurkan WHO. Lonjakan kasus yang didahului tes massal dengan metode active case finding menandakan Pemprov DKI sedang bekerja mengendalikan pandemi ini,” tukas Fahira Idris di Jakarta, Selasa (28/7/2020).
Jadi, menurut Fahira, tidak tepat memandang lonjakan kasus di Jakarta sebagai sebuah kegagalan karena ini justru fase yang harus dilewati untuk mengendalikan pandemi. Lonjakan kasus ini menjadi cara untuk mengunci penyebaran virus termasuk dari Orang Tanpa Gejela (OTG). (Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 Tembus Angka 100 Ribu)
Ini karena dari kasus yang temukan, Pemprov DKI Jakarta melakukan pelacakan, peningkatan komunikasi publik (tidak menutup-nutupi jumlah kasus) dan penggunaan teknologi informasi (aplikasi Jakarta Sehat) yang disertai kesiapan layanan kesehatan. Dengan berbagai strategi ini, penyebaran virus bisa dicegah agar tidak meluas.
“Saran saya untuk kepala daerah lain terutama kota-kota besar, lakukan tes massal seperti yang dilakukan DKI. Tes massal itu satu-satu cara untuk mengetahui kondisi sesungguhnya daerah Anda seperti apa. Jangan mengurangi atau melambatkan jumlah tes hanya untuk memberikan kesan ke publik bahwa kasus positif di daerah Anda turun karena ini bisa menjadi ‘bom waktu’ yang berbahaya bagi warga. Dalam konteks nasional, apa yang dilakukan DKI juga bisa dijadikan rujukan bagi Pemerintah Pusat untuk mengendalikan pandemi ini di semua daerah” tegas anggota DPD RI ini.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(mhd)
tulis komentar anda