Anggota DPRD DKI Kenneth Nilai ERP Bakal Banyak Timbulkan Masalah Baru, Perlu Dikaji Mendalam
Selasa, 31 Januari 2023 - 16:17 WIB
"Kalau mau lebih tepat sasaran untuk bisa tingkatkan peran lurah dan camat, suruh jalan lakukan pendekatan dengan warga melalui forum RT dan RW, karena RT dan RW inilah yang lebih mengenal warganya," tandasnya.
Selain itu, Jakarta dinilai belum bisa mengikuti negara-negara maju dengan menerapkan kebijakan ERP itu. Sehinggaharus melakukan banyak sekali kajian-kajian lebih mendalam.
Di negara maju pelayanan publik mereka sudah selesai. Kemudian pajak kendaraan bermotor ditinggikan, otomatis masyarakatnya berpikir beli kendaraan bermotor, karena mahal, sehingga lebih memilih naik transportasi umum.
"Kalau Jakarta sudah dalam kondisi seperti ini barulah pantas menerapkan ERP di 25 ruas jalan. Kalau enggak percaya coba silakan dicek dan dikaji kembali, bener enggak omongan saya," tegasnya.
Kent mencontohkan lalu lintas di Singapura. Di negara yang berlambang Merlion itu warganya jarang membawa kendaraan pribadi mereka lebih mengandalkan transportasi umum.
"Di Singapura itu mencari parkir susah, harga kendaraan mahal, jadi membuat mereka enggan membawa kendaraan pribadi, tetapi apa? Pelayanan publik mereka sudah selesai, transportasi massalnya sudah tersistematis dan terintegrasi. Mereka cukup membeli satu kartu sudah bisa kemana-mana, sangat strategis. Dari sisi keamanan dan kenyamanan warga yang memakai transportasi umum ini juga sudah maksimal" tutur Kent.
Satu hal yang membuat Kent merasa sangat khawatir lagi jika Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya tetap keukeuh meresmikan kebijakan ERP di 25 ruas jalan, kemacetan akan terjadi di sejumlah jalan-jalan non protokol dan hanya memindahkan kemacetan.
Kent yakin kendaraan roda empat maupun roda dua akan mencari jalan alternatif lain dengan melintas di jalan-jalan lingkungan yang terdapat di permukiman padat penduduk atau jalan tikus.
"Ini pasti akan menimbulkan masalah baru. Warga yang tinggal di perkampungan atau permukiman padat pasti akan komplen dan marah besar. apakah sudah di pikirkan resiko yang akan terjadi?" tutur Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.
Terkait masalah driver ojek online hingga kurir paket, kata Kent, hal tersebut seharusnya bisa dikomunikasian dengan pihak provider, jangan sampai pembayaran ERP malah dibebankan kepada ojek online yang penghasilannya tidak seberapa. Ditambah lagi harus membayar setiap melintas di 25 ruas jalan tersebut.
Selain itu, Jakarta dinilai belum bisa mengikuti negara-negara maju dengan menerapkan kebijakan ERP itu. Sehinggaharus melakukan banyak sekali kajian-kajian lebih mendalam.
Di negara maju pelayanan publik mereka sudah selesai. Kemudian pajak kendaraan bermotor ditinggikan, otomatis masyarakatnya berpikir beli kendaraan bermotor, karena mahal, sehingga lebih memilih naik transportasi umum.
"Kalau Jakarta sudah dalam kondisi seperti ini barulah pantas menerapkan ERP di 25 ruas jalan. Kalau enggak percaya coba silakan dicek dan dikaji kembali, bener enggak omongan saya," tegasnya.
Kent mencontohkan lalu lintas di Singapura. Di negara yang berlambang Merlion itu warganya jarang membawa kendaraan pribadi mereka lebih mengandalkan transportasi umum.
"Di Singapura itu mencari parkir susah, harga kendaraan mahal, jadi membuat mereka enggan membawa kendaraan pribadi, tetapi apa? Pelayanan publik mereka sudah selesai, transportasi massalnya sudah tersistematis dan terintegrasi. Mereka cukup membeli satu kartu sudah bisa kemana-mana, sangat strategis. Dari sisi keamanan dan kenyamanan warga yang memakai transportasi umum ini juga sudah maksimal" tutur Kent.
Satu hal yang membuat Kent merasa sangat khawatir lagi jika Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya tetap keukeuh meresmikan kebijakan ERP di 25 ruas jalan, kemacetan akan terjadi di sejumlah jalan-jalan non protokol dan hanya memindahkan kemacetan.
Kent yakin kendaraan roda empat maupun roda dua akan mencari jalan alternatif lain dengan melintas di jalan-jalan lingkungan yang terdapat di permukiman padat penduduk atau jalan tikus.
"Ini pasti akan menimbulkan masalah baru. Warga yang tinggal di perkampungan atau permukiman padat pasti akan komplen dan marah besar. apakah sudah di pikirkan resiko yang akan terjadi?" tutur Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.
Terkait masalah driver ojek online hingga kurir paket, kata Kent, hal tersebut seharusnya bisa dikomunikasian dengan pihak provider, jangan sampai pembayaran ERP malah dibebankan kepada ojek online yang penghasilannya tidak seberapa. Ditambah lagi harus membayar setiap melintas di 25 ruas jalan tersebut.
tulis komentar anda