Jakarta Masih Butuh Bus APTB
A
A
A
JAKARTA - Dishub DKI Jakarta diminta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam mengambil keputusan operasional Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Pasalnya, Jakarta masih memerlukan transportasi terintegrasi dengan daerah mitranya.
Ketua Komisi Penelitian dan pengembangan Dewan Trasnportasi Kota Jakarta (DTKJ) Leksmono Suryo Putranto mengatakan, DTKJ telah bertemu dengan Dishub dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta untuk membahas polemik APTB yang berkembang saat ini.
Dalam kesempatan tersebut, DTKJ menyampaikan agar Dishub mengedepankan kepentingan masyarakat dalam memberikan kebijakan terkait operasional APTB. Artinya, apabila APTB hanya sampai perbatasan, berikanlah mereka titik strategis meskipun ada aturan yang harus diubah.
Misalnya, APTB dari selatan jangan hanya sampai di Lebak Bulus, tetapi sampai Blok M. Sebab kalau hanya sampai di Lebak bulus, penumpang akan merasa kesulitan berpindah ke Transjakarta lantaran hanya Koridor VIII yang beroperasi di sana.
"Intinya kami menginginkan masyarakat tidak terbebani dengan adanya kebijakan baru terkait APTB. Mobilitas mayarakat harus berjalan dengan baik. Kalau tarif lebih mahal, masyarakat tidak masalah asal titik masyarakat berpindah terlayani," kata Leksmono Suryo Putranto saat dihubungi Jumat 8 Mei kemarin.
Leksmono menjelaskan, aktifitas Jakarta itu tidak terlepas dari keberadaan masyarakat daerah mitra seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor. Untuk itu, Jakarta memerlukan transportasi yang terintegrasi seperti APTB.
Dengan begitu, pengamat transportasi Universitas Tarumanegara itu berharap agar rekomendasi DTKJ terhadap APTB menjadi pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan jika hanya sampai perbatasan.
Ketua Komisi Penelitian dan pengembangan Dewan Trasnportasi Kota Jakarta (DTKJ) Leksmono Suryo Putranto mengatakan, DTKJ telah bertemu dengan Dishub dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta untuk membahas polemik APTB yang berkembang saat ini.
Dalam kesempatan tersebut, DTKJ menyampaikan agar Dishub mengedepankan kepentingan masyarakat dalam memberikan kebijakan terkait operasional APTB. Artinya, apabila APTB hanya sampai perbatasan, berikanlah mereka titik strategis meskipun ada aturan yang harus diubah.
Misalnya, APTB dari selatan jangan hanya sampai di Lebak Bulus, tetapi sampai Blok M. Sebab kalau hanya sampai di Lebak bulus, penumpang akan merasa kesulitan berpindah ke Transjakarta lantaran hanya Koridor VIII yang beroperasi di sana.
"Intinya kami menginginkan masyarakat tidak terbebani dengan adanya kebijakan baru terkait APTB. Mobilitas mayarakat harus berjalan dengan baik. Kalau tarif lebih mahal, masyarakat tidak masalah asal titik masyarakat berpindah terlayani," kata Leksmono Suryo Putranto saat dihubungi Jumat 8 Mei kemarin.
Leksmono menjelaskan, aktifitas Jakarta itu tidak terlepas dari keberadaan masyarakat daerah mitra seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor. Untuk itu, Jakarta memerlukan transportasi yang terintegrasi seperti APTB.
Dengan begitu, pengamat transportasi Universitas Tarumanegara itu berharap agar rekomendasi DTKJ terhadap APTB menjadi pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan jika hanya sampai perbatasan.
(whb)