Organda: Ketemu Belum, Kok Dibilang Enggak Sepakat Tarif APTB
A
A
A
JAKARTA - Organda DKI Jakarta membantah bila institusinya telah duduk bersama dengan Pemprov DKI terkait APTB. Organda pun heran Pemprov DKI tiba-tiba menyatakan perhitungan tarif APTB tidak menyampai kesepakatan.
Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengungkapkan, dua opsi yang ditawarkan Pemprov DKI yakni, APTB hanya diperbolehkan beroperasi sampai koridor bus Transjakarta di perbatasan. Kedua, diperbolehkan beroperasi seperti biasa masuk koridor bus Transjakarta dengan pembayaran rupiah per kilometer.
Pemprov DKI, melalui Dinas Perhubungan dan PT Transportasi Jakartaā€ˇ menawarkan pembayaran Rp14.000-15.000 per kilometer. "Dua opsi ini ditawarkan Pemprov DKI karena tawaran kami untuk pembayaran Rp17.000-18.000 tidka ada kesepakatan," ungkap Shafruhan Sinungan di Bale Bengong, Kamis (7/5/2015).
Shafruhan menegaskan, sebenarnya Organda mau jika memang harus dibayar rupiah per kilometer sebagaimana ditawarkan sebelumnya oleh Pemprov DKI. Jika Dishub menawarkan kami Rp14.000 per kilometer atau bahkan Rp12.500 per kilometer pun Organda mau mengambil.
"Namun yang menjadi permasalahan belum ada pembahasan itu tiba-tiba sudah dibilang tidak ketemu perhitungan tarif. Kapan kita ketemu?" tegasnya. Organda DKI, lanjut Shafruhan hanya ingin bagaimana 30.000 masyarakat per hari yang menggunakan bus pengumpan Transjakarta ini bisa terangkut dengan baik.
Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengungkapkan, dua opsi yang ditawarkan Pemprov DKI yakni, APTB hanya diperbolehkan beroperasi sampai koridor bus Transjakarta di perbatasan. Kedua, diperbolehkan beroperasi seperti biasa masuk koridor bus Transjakarta dengan pembayaran rupiah per kilometer.
Pemprov DKI, melalui Dinas Perhubungan dan PT Transportasi Jakartaā€ˇ menawarkan pembayaran Rp14.000-15.000 per kilometer. "Dua opsi ini ditawarkan Pemprov DKI karena tawaran kami untuk pembayaran Rp17.000-18.000 tidka ada kesepakatan," ungkap Shafruhan Sinungan di Bale Bengong, Kamis (7/5/2015).
Shafruhan menegaskan, sebenarnya Organda mau jika memang harus dibayar rupiah per kilometer sebagaimana ditawarkan sebelumnya oleh Pemprov DKI. Jika Dishub menawarkan kami Rp14.000 per kilometer atau bahkan Rp12.500 per kilometer pun Organda mau mengambil.
"Namun yang menjadi permasalahan belum ada pembahasan itu tiba-tiba sudah dibilang tidak ketemu perhitungan tarif. Kapan kita ketemu?" tegasnya. Organda DKI, lanjut Shafruhan hanya ingin bagaimana 30.000 masyarakat per hari yang menggunakan bus pengumpan Transjakarta ini bisa terangkut dengan baik.
(whb)