Peringati May Day, Buruh Depok Jamin Tak Ada Sweeping
A
A
A
DEPOK - Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday), ratusan buruh Depok bersiap bergabung dengan buruh di Stadion GBK Jakarta. Dalam peringatan May Day, Buruh Depok jamin tidak akan ada sweeping.
Rencana aksi unjuk rasa dari Forum Buruh Depok terdiri dari Serikat Pekerja (SP) KEP, SP LEM, SP FSPMI, SP RTMM, SP Aspek Indo, SP FARKES dan SPN. Para buruh rencananya akan berkumpul sebanyak 800 orang di lampu merah Jalan Juanda Depok.
Koordinator lapangan yang juga Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Depok Wido Pratikno menegaskan pihaknya mengajukan sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan UMK per dua tahun, apalagi per lima tahun sekali.
"Jalankan jaminan pensiun per 1 Juli 2015 dengan manfaat bulanan 75 % dari gaji. Revisi Permenaker tentang Outsourching. Revisi total UU PPHI. Sahkan UU PRT. Angkat para guru dan pekerja honorer menjadi PNS," tegasnya di Depok, Rabu (29/4/2015).
Buruh juga menolak liberalisasi harga BBM dan gas serta menurunkan harga bahan pokok. Wido juga menjelaskan bahwa pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tetap menjadi tuntutan para buruh. "Kami tetap kawal pelayanan BPJS yang saat ini masih ada catatan namun berangsur ada perubahan," tegasnya.
Wido menjamin tak ada unjuk rasa buruh di wilayah Depok, melainkan buruh bergabung dengan buruh Jakarta. "Tidak ada unjuk rasa di Depok, tetapi setelah 1 Mei kami akan ada acara bersama buruh Depok. Kami jamin tak ada sweeping buruh pada 1 Mei nanti," ungkapnya.
Rencana aksi unjuk rasa dari Forum Buruh Depok terdiri dari Serikat Pekerja (SP) KEP, SP LEM, SP FSPMI, SP RTMM, SP Aspek Indo, SP FARKES dan SPN. Para buruh rencananya akan berkumpul sebanyak 800 orang di lampu merah Jalan Juanda Depok.
Koordinator lapangan yang juga Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Depok Wido Pratikno menegaskan pihaknya mengajukan sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan UMK per dua tahun, apalagi per lima tahun sekali.
"Jalankan jaminan pensiun per 1 Juli 2015 dengan manfaat bulanan 75 % dari gaji. Revisi Permenaker tentang Outsourching. Revisi total UU PPHI. Sahkan UU PRT. Angkat para guru dan pekerja honorer menjadi PNS," tegasnya di Depok, Rabu (29/4/2015).
Buruh juga menolak liberalisasi harga BBM dan gas serta menurunkan harga bahan pokok. Wido juga menjelaskan bahwa pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tetap menjadi tuntutan para buruh. "Kami tetap kawal pelayanan BPJS yang saat ini masih ada catatan namun berangsur ada perubahan," tegasnya.
Wido menjamin tak ada unjuk rasa buruh di wilayah Depok, melainkan buruh bergabung dengan buruh Jakarta. "Tidak ada unjuk rasa di Depok, tetapi setelah 1 Mei kami akan ada acara bersama buruh Depok. Kami jamin tak ada sweeping buruh pada 1 Mei nanti," ungkapnya.
(ysw)