DPRD Minta Ahok Meniru Bang Yos & Bu Risma
DPRD Minta Ahok Meniru Bang Yos & Bu Risma
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk merelokasi prostitusi dan Mmnuman beralkohol sangat keliru. Sebagai regulator, seharusnya Ahok menghilangkan lokasi-lokasi yang meresahkan masyarakat tersebut.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, apabila lokalisasi prostitusi dan minuman beralkohol di Jakarta, masyarakat dipastikan sangat resah. "Wacana Ahok saya rasa keliru. Sebagai pemerintah seharusnya menghilangkan tempat-tempat maksiat tersebut. Bukan malah membuat khusus," kata Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 21 April kemarin.
Pria yang akrab disapa Sani itu menjelaskan, seharusnya Ahok mencontoh kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam memberantas prostitusi. Dengan begitu, masyarakat tidak khawatir dalam berkehidupan di masyarakat.
Untuk meminimalisir prostitusi di Jakarta, seharusnya Ahok membuat kebijakan tegas dalam hal pengawasan. Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat Jakarta harus diperdayakan untuk mengawasi peredaran seks, narkoba, miras ataupun jenis maksiat lainnya.
"Jadi solusi bahwa prostitusi harus di lokalisasi ini salah kaprah," ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja purnama (Ahok) sudah menduga jika dirinya mendapat pertentangan dengan adanya wacana lokalisasi prostitusi sebagai solusi penyebaran prostitusi di indekos dan sebagainya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, apabila lokalisasi prostitusi dan minuman beralkohol di Jakarta, masyarakat dipastikan sangat resah. "Wacana Ahok saya rasa keliru. Sebagai pemerintah seharusnya menghilangkan tempat-tempat maksiat tersebut. Bukan malah membuat khusus," kata Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 21 April kemarin.
Pria yang akrab disapa Sani itu menjelaskan, seharusnya Ahok mencontoh kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam memberantas prostitusi. Dengan begitu, masyarakat tidak khawatir dalam berkehidupan di masyarakat.
Untuk meminimalisir prostitusi di Jakarta, seharusnya Ahok membuat kebijakan tegas dalam hal pengawasan. Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat Jakarta harus diperdayakan untuk mengawasi peredaran seks, narkoba, miras ataupun jenis maksiat lainnya.
"Jadi solusi bahwa prostitusi harus di lokalisasi ini salah kaprah," ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja purnama (Ahok) sudah menduga jika dirinya mendapat pertentangan dengan adanya wacana lokalisasi prostitusi sebagai solusi penyebaran prostitusi di indekos dan sebagainya.
(whb)
Explore More