Pengamat Ini Sebut Ahok Sumber Masalah
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewa Pendiri NSEAS Muchtar Effendi Harahap menilai kalau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai sumber masalah bagi kota Jakarta.
Maka itu, Muchtar berpendapat, alangkah baiknya jika Ahok dimakzhulkan dan diganti dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot.
Muchtar mengatakan, akibat ulah Ahok yang kerap melakukan pelanggaran undang-undang, seperti tentang etika dan melanggar sumpah jabatan membuat persoalan APBD tak kunjung selesai.
Sebab, pihak DPRD pun mempermasalahkannya lantaran tugasnya memang mengawasi instansi kepemerintahan. Dan permasalahan tersebut pun berujung pada konflik yang tak berkesudahan.
"Jadi, saya fikir Ahok itu hanya sumber masalah saja bagi Jakarta," ujarnya saat diskusi bertajuk "Menyoal Tindak Lanjut Hak Angket DPRD DKI Terhadap Gubernur Ahok" di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2015).
Muchtar menjelaskan, gubernur dan DPRD itu sejatinya memiliki derajat yang sama. Dan idealnya, kedua lembaga tersebut haruslah berjalan secara beriringan, harmonis, dan sinergis.
Muchtar menilai, konflik didua lembaga itu tidak boleh dibiarkan terjadi lebih lama lagi. Maka itu, harus ada pihak yang dikorbankan dengan cara mencopot jabatan atau melakukan penggantian di dua lembaga tersebut.
"Ini harus ada yang dikorbankan. 106 anggota dewan yang dicopot dari jabatannya dan diganti dengan orang baru atau hanya satu orang saja, yakni gubernurnya?" paparnya.
Muchtar menilai, daripada mengorbankan 106 anggota DPRD, lebih baik penggantian hanya dilakukan pada satu orang saja, yakni Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta dan digantikan dengan gubernurnya yang baru. Terlebih saat ini sudah dilakukan hak angket dan akan dilakukan Hak Menyatakan Pendapat.
"Di undang-undang ada peluang pemakzulan gubernur. Konflik ini bisa di cegah jika Ahok di copot, terserah siapa gubernur selanjutnya," tutupnya.
Maka itu, Muchtar berpendapat, alangkah baiknya jika Ahok dimakzhulkan dan diganti dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot.
Muchtar mengatakan, akibat ulah Ahok yang kerap melakukan pelanggaran undang-undang, seperti tentang etika dan melanggar sumpah jabatan membuat persoalan APBD tak kunjung selesai.
Sebab, pihak DPRD pun mempermasalahkannya lantaran tugasnya memang mengawasi instansi kepemerintahan. Dan permasalahan tersebut pun berujung pada konflik yang tak berkesudahan.
"Jadi, saya fikir Ahok itu hanya sumber masalah saja bagi Jakarta," ujarnya saat diskusi bertajuk "Menyoal Tindak Lanjut Hak Angket DPRD DKI Terhadap Gubernur Ahok" di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2015).
Muchtar menjelaskan, gubernur dan DPRD itu sejatinya memiliki derajat yang sama. Dan idealnya, kedua lembaga tersebut haruslah berjalan secara beriringan, harmonis, dan sinergis.
Muchtar menilai, konflik didua lembaga itu tidak boleh dibiarkan terjadi lebih lama lagi. Maka itu, harus ada pihak yang dikorbankan dengan cara mencopot jabatan atau melakukan penggantian di dua lembaga tersebut.
"Ini harus ada yang dikorbankan. 106 anggota dewan yang dicopot dari jabatannya dan diganti dengan orang baru atau hanya satu orang saja, yakni gubernurnya?" paparnya.
Muchtar menilai, daripada mengorbankan 106 anggota DPRD, lebih baik penggantian hanya dilakukan pada satu orang saja, yakni Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta dan digantikan dengan gubernurnya yang baru. Terlebih saat ini sudah dilakukan hak angket dan akan dilakukan Hak Menyatakan Pendapat.
"Di undang-undang ada peluang pemakzulan gubernur. Konflik ini bisa di cegah jika Ahok di copot, terserah siapa gubernur selanjutnya," tutupnya.
(ysw)