Ahok Minta Jokowi Buat LKPP Fleksibel

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lebih fleksibel. Ini dimaksudkan agar sejumlah perusahaan BUMN dapat ikut dalam LKPP.

Ahok menjelaskan, Presiden Jokowi harus membuat LKPP lebih fleksibel. Agar perusahaan BUMN seperti Wijaya Karya, Adhi Karya, Persero Pemerintah (PP) dan sebagainya bisa masuk dalam LKPP tersebut.

Dengan begitu, mantan Bupati Belitung Timur itu yakin jika target pembangunan 60.000 unit Rumah Susun (Rusun) dapat terealisasikan dengan maksimal. Sebab, BUMN nantinya akan membangun rusun sebanya-banyaknya tanpa prosedur lelang.

"Kalau dikerjakan swasta itu dibutuhkan waktu tender sanggah selama 45 hari. Kalau LKPP fleksibel tentunya akan membuat BUMN yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi ada pekerjaan dan secara otomatis menggerakan stimulus ekonomi," jelas Ahok di Balai Kota, Kamis (9/4/2015).

Ahok mencotohkan, rusun di atas 18 lantai, tipe 30 harga per unit misalnya Rp200 juta, pembangunannya tidak perlu lelang."Ini kan BUMN punya kita semua, panggil BUMN, Anda bikin berapa saja stok versi kita, kita bayar tanah orang sesuai NJOP dan langsung bayar," ujarnya.

Ahok meyakini bila ini terealisasi, pengadaan 60 ribu unit rusun bisa terbangun dengan total uang Rp12 triliun.