Pengamat: Salahkan Swasta, Pernyataan Ahok Kontradiktif
Pengamat: Salahkan Swasta, Pernyataan Ahok Kontradiktif
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyalahkan perusahaan swasta adalah pernyataan kontradiktif.
Penilaian ini diutarakan, pengamat kebijakan publik Tubagus Haryo Karbyanto. Menurut Haryo, pernyataan Ahok kali ini yang tidak percaya dengan perusahaaan swasta adalah pernyataan kontradiktif. Karena, Ahok pernah membanggakan perusahaan swasta dengan profesionalitasnya.
Menurutnya, tidak maksimalnya kinerja perusahaan swasta itu disebabkan oleh birokrasi Pemprov DKI sendiri. Di mana, perusahaan swasta kerap harus menyetor dana dan kinerja dibatasi waktu oleh Pemprov DKI.
"Saya kira ini kontradiktif, dulu Ahok percaya swasta karena profesional, kalau dia berbalik harus lihat faktornya. Yang dibutuhkan swasta itu bagaimana menghadapi birokrasi yang mudah, tidak ada setoran dan lain sebagainya. Ahok harusnya memperhatikan itu," papar Tubagus saat dihubungi, Kamis (9/4/2015).
Selain itu, lanjut Tubagus, keinginan Ahok untuk membeli alat berat sendiri dan mengerjakan sendiri sangat menyimpang dari sebuah tatanan pemerintahan. Pemerintah, menurut Tubagus, hanya berfungsi sebagai regulator (pembuat aturan) dan pengawas saja.
Sehingga, apabila Ahok menginginkan pemerintah menjadi pembuat aturan, pelaksana kerja dan pengawas, pembangunan di Jakarta jelas semakin buruk dan masyarakat menjadi korban. "Kalau dia mau beli alat sendiri dan bekerja sendiri, ini pemerintah apa perusahan. Kalau pemerintah kan jelas, siapa regulator, siapa yang kerja dan siapa pengawasan. Kalau dia yang bikin aturan, dia yang melaksanakan, dan dia yang mengawasi malah semakin runyem," ujarnya.
Tubagus menyarankan agar Ahok lebih mengedepankan sinergi seluruh stakeholder di Jakarta termasuk masyarakat paling bawah yang seharusnya menjadi tugas utama Gubernur. Sejauh ini, Tubagus melihat, Ahok ingin bergerak sendiri yang malah membuat masyarakat menjadi bingung arah pembangunan Jakarta.
"Ahok tidak bisa mengambil semua. Dia tugasnya mensinergikan. Dia harus membangun sistem dan dijalankan. Dia selama ini bergerak sendiri, publik jadi bingung mau kemana si pembangunan Jakarta. Apalagi masalah APBD yang berujung ke pelayanan publik," ucapnya.
Penilaian ini diutarakan, pengamat kebijakan publik Tubagus Haryo Karbyanto. Menurut Haryo, pernyataan Ahok kali ini yang tidak percaya dengan perusahaaan swasta adalah pernyataan kontradiktif. Karena, Ahok pernah membanggakan perusahaan swasta dengan profesionalitasnya.
Menurutnya, tidak maksimalnya kinerja perusahaan swasta itu disebabkan oleh birokrasi Pemprov DKI sendiri. Di mana, perusahaan swasta kerap harus menyetor dana dan kinerja dibatasi waktu oleh Pemprov DKI.
"Saya kira ini kontradiktif, dulu Ahok percaya swasta karena profesional, kalau dia berbalik harus lihat faktornya. Yang dibutuhkan swasta itu bagaimana menghadapi birokrasi yang mudah, tidak ada setoran dan lain sebagainya. Ahok harusnya memperhatikan itu," papar Tubagus saat dihubungi, Kamis (9/4/2015).
Selain itu, lanjut Tubagus, keinginan Ahok untuk membeli alat berat sendiri dan mengerjakan sendiri sangat menyimpang dari sebuah tatanan pemerintahan. Pemerintah, menurut Tubagus, hanya berfungsi sebagai regulator (pembuat aturan) dan pengawas saja.
Sehingga, apabila Ahok menginginkan pemerintah menjadi pembuat aturan, pelaksana kerja dan pengawas, pembangunan di Jakarta jelas semakin buruk dan masyarakat menjadi korban. "Kalau dia mau beli alat sendiri dan bekerja sendiri, ini pemerintah apa perusahan. Kalau pemerintah kan jelas, siapa regulator, siapa yang kerja dan siapa pengawasan. Kalau dia yang bikin aturan, dia yang melaksanakan, dan dia yang mengawasi malah semakin runyem," ujarnya.
Tubagus menyarankan agar Ahok lebih mengedepankan sinergi seluruh stakeholder di Jakarta termasuk masyarakat paling bawah yang seharusnya menjadi tugas utama Gubernur. Sejauh ini, Tubagus melihat, Ahok ingin bergerak sendiri yang malah membuat masyarakat menjadi bingung arah pembangunan Jakarta.
"Ahok tidak bisa mengambil semua. Dia tugasnya mensinergikan. Dia harus membangun sistem dan dijalankan. Dia selama ini bergerak sendiri, publik jadi bingung mau kemana si pembangunan Jakarta. Apalagi masalah APBD yang berujung ke pelayanan publik," ucapnya.
(whb)
Explore More