Kisruh, DPRD Disarankan Berdialog dengan Ahok
A
A
A
JAKARTA - Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI diharapkan ada win-win solution untuk menyelesaikan masalah itu.
DPRD sendiri disarankan memanggil Ahok untuk melakukan dialog. Jika memang tidak ada titik temu, baru dilanjutkan dengan sikap DPRD ke Ahok.
"Saya berharap ada win-win solution," ujar pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2015).
Selain itu, menurut dia, etika Ahok yang kurang baik itu tidak bisa diangketkan. Karena, kata dia, angket itu berbicara terkait dengan kebijakan publik.
"Pelajari dengan cermat peraturan UU (undang-undang) MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD). Etika tidak bisa diangketkan, angket itu harus kebijakan publik. Bahwa pelanggaran etika itu bisa jadi faktor penguat," tuturnya.
Meski demikian, dia menyarankan, agar panitia angket memanggil Ahok untuk berdialog. "Panggil Gubernur ajak dialog. Enggak datang enggak apa-apa panggil sampe tiga kali. Itu saran saya," tukasnya.
DPRD sendiri disarankan memanggil Ahok untuk melakukan dialog. Jika memang tidak ada titik temu, baru dilanjutkan dengan sikap DPRD ke Ahok.
"Saya berharap ada win-win solution," ujar pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2015).
Selain itu, menurut dia, etika Ahok yang kurang baik itu tidak bisa diangketkan. Karena, kata dia, angket itu berbicara terkait dengan kebijakan publik.
"Pelajari dengan cermat peraturan UU (undang-undang) MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD). Etika tidak bisa diangketkan, angket itu harus kebijakan publik. Bahwa pelanggaran etika itu bisa jadi faktor penguat," tuturnya.
Meski demikian, dia menyarankan, agar panitia angket memanggil Ahok untuk berdialog. "Panggil Gubernur ajak dialog. Enggak datang enggak apa-apa panggil sampe tiga kali. Itu saran saya," tukasnya.
(mhd)